LITERASI MEDIA – Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PPP, Muchendra, mendesak Wali Kota Sukabumi untuk mengkaji ulang rencana mengubah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menjadi Program Padat Karya.
Ia menilai perubahan tersebut sebaiknya dilakukan mulai tahun 2026, bukan di tengah tahun anggaran berjalan. Menurutnya, anggaran P2RW tahun 2025 telah disahkan melalui mekanisme legislatif sehingga harus dijalankan sebagaimana peruntukannya.
Pemerintah beralasan perubahan dilakukan karena adanya temuan BPK, namun setelah memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Muchendra memastikan tidak ada pelanggaran.
“Kalau ada laporan di beberapa RW yang kurang sesuai, cukup dilakukan evaluasi dan perbaikan. Tidak ada alasan P2RW dihentikan. Program padat karya boleh dijalankan, tapi mulai tahun depan,” tegasnya, pada Senin (11/8).
Meski mengkritisi kebijakan tersebut, Muchendra tetap menilai pemerintahan Ayep Zaki berada di jalur yang tepat. Ia mengapresiasi komitmen menjalankan program pro-rakyat dan langkah agresif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kerja keras Kepala BPKPD dalam memenuhi target yang dicanangkan.
Terkait isu adanya pengusaha besar yang diduga mengemplang pajak, Komisi II DPRD Kota Sukabumi bersama Badan Anggaran (Banggar) masih melakukan pembahasan.
“Kami tengah mengkaji perbedaan nominal pembayaran pajak yang seharusnya A menjadi B, dan mendorong BPKPD untuk mengoptimalkan penerimaan pajak PBI,” ujarnya.
Muchendra juga merespons positif aksi unjuk rasa mahasiswa akhir-akhir ini, meski disayangkan dilakukan saat wali kota tidak ada di tempat.
Ia memastikan pertemuan antara wali kota dan mahasiswa sudah diagendakan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi soal isu-isu strategis kota.
Sebagai partai pengusung, ia menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif demi kebaikan bersama.
“Fraksi PPP akan selalu mengingatkan wali kota jika ada kebijakan yang perlu disesuaikan, supaya semua program berjalan optimal,” ungkapnya.
Muchendra berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dapat menyeimbangkan inovasi baru dengan kelanjutan program lama yang terbukti bermanfaat.
“Inovasi penting, tapi kesinambungan program juga krusial agar dampaknya dirasakan masyarakat secara nyata,” pungkasnya. (***)
Penulis : Nuria Ariawan
