Muskab IPSI VI Sukabumi Dinilai Cacat Hukum, Abah Dedi Siap Tempuh Jalur Hukum dan Lapor ke PB IPSI

- Penulis

Kamis, 5 Juni 2025 - 18:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASI MEDIA – Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-VI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sukabumi yang digelar pada 2 Juni 2025 di Markas Yon Armed 13 Kostrad, Cikembar, menuai polemik.

Ketua Harian IPSI Kabupaten Sukabumi, Abah Dedi, menilai kegiatan tersebut cacat hukum dan sarat pelanggaran aturan organisasi.

Menurut Abah Dedi, jalannya Muskab penuh kejanggalan. Sekitar 90 persen perguruan yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pelaksana Tugas (Plt) IPSI dinilai tidak sah secara administratif dan tidak memenuhi ketentuan organisasi.

“Banyak perguruan di-SK-kan Plt yang tidak punya murid, tidak aktif, dan bahkan tidak dikenal di komunitas pencak silat. Ini merugikan perguruan sah yang sudah lama eksis dan memiliki legalitas jelas,” tegasnya, Rabu (4/6/2025).

Abah Dedi juga menyampaikan bahwa sekitar 30 pengurus kecamatan serta 10 perguruan sah melakukan walkout dari forum Muskab sebagai bentuk protes. Ia merujuk pada AD/ART IPSI Tahun 2021 Bab 7 Pasal 24, yang menetapkan siapa saja yang memiliki hak suara dalam Muskab.

Baca Juga :  Semarak HUT Pramuka ke-64 Tingkat Kota Sukabumi

“Yang tersisa dalam forum hanya 15 pengurus kecamatan. Selebihnya adalah perguruan yang diangkat sepihak oleh Plt,” jelasnya.

Tak hanya itu, Abah Dedi mengungkapkan adanya indikasi intervensi dari pihak provinsi dalam penyusunan tata tertib Muskab. Menurutnya, peserta tidak diberi ruang menyampaikan pendapat, dan pimpinan sidang berasal dari unsur pemerintah provinsi, bukan dari peserta Muskab sendiri.

Prosedur wajib lain seperti laporan pertanggungjawaban pengurus lama juga diabaikan. “Ini bentuk pelanggaran tata kelola organisasi. Harusnya semua tahapan dijalankan sesuai aturan. Karena tidak, kami walkout sebagai bentuk penolakan,” ucap Abah Dedi.

Pemilihan ketua IPSI secara aklamasi juga dinilai cacat hukum, sebab banyak pemilih berasal dari perguruan yang tidak memiliki dasar legal. Ia menegaskan bahwa Plt tidak berwenang mengeluarkan SK terhadap perguruan.

Baca Juga :  Bappeda Kota Sukabumi Buka Ruang Belajar Siswa Lewat Program PKL

“Ini sudah kami laporkan ke PB IPSI dan KONI. Ini bukan soal pribadi, tapi soal penegakan aturan organisasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abah Dedi menyayangkan pengurus lama IPSI Kabupaten Sukabumi tidak diundang dalam Muskab, padahal sesuai aturan, seluruh unsur harus dilibatkan. Penunjukan ketua sidang pun dinilai tidak sah karena tidak melalui pemilihan peserta.

Abah Dedi mendesak agar Muskab ke-VI dibatalkan dan digelar ulang dengan mekanisme yang sah. “Kami punya bukti kuat atas pelanggaran yang terjadi. Ini demi menjaga marwah IPSI dan memberi contoh kepada generasi penerus tentang pentingnya taat aturan dalam berorganisasi,” pungkasnya. (Kio).

 

 

Berita Terkait

Banjir Lumpur SDN 2 Cimanggu Berulang, Hamzah Gurnita: Jangan Korbankan Anak Sekolah
GMII: Dasar Hukum Tak Cukup, Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar Harus Transparan
SDN Cimanggu Tiga Kali Diterjang Banjir Lumpur, DPRD Sukabumi Soroti Proyek Cut and Fill
Penanganan Rutilahu di Kota Sukabumi Berjalan Bertahap, 100 Rumah Sudah Selesai
TPT Kota Sukabumi Turun Jadi 8,02 Persen, Disnaker Ungkap Faktor Pendorongnya
Targetkan Prestasi, Atlet Kota Sukabumi Resmi Dilepas untuk Berlaga di Porprov XV
Dari Hobi Membaca ke Podium Juara, Shafa Ukir Prestasi Literasi di Kota Sukabumi
Peringati HKN ke-62, Ida Halimah Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat
Berita ini 164 kali dibaca
Abah Dedi nilai Muskab IPSI ke VI Kabupaten Sukabumi cacat hukum. Ia ancam lapor ke PB IPSI dan pengadilan, tuntut pemilihan ulang yang sah.

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:07 WIB

Banjir Lumpur SDN 2 Cimanggu Berulang, Hamzah Gurnita: Jangan Korbankan Anak Sekolah

Sabtu, 14 November 2026 - 16:12 WIB

GMII: Dasar Hukum Tak Cukup, Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar Harus Transparan

Sabtu, 14 November 2026 - 15:20 WIB

SDN Cimanggu Tiga Kali Diterjang Banjir Lumpur, DPRD Sukabumi Soroti Proyek Cut and Fill

Jumat, 13 November 2026 - 18:07 WIB

Penanganan Rutilahu di Kota Sukabumi Berjalan Bertahap, 100 Rumah Sudah Selesai

Jumat, 13 November 2026 - 12:14 WIB

TPT Kota Sukabumi Turun Jadi 8,02 Persen, Disnaker Ungkap Faktor Pendorongnya

Berita Terbaru

Uncategorized

Tendenze future nell’industria del casino online non AAMS

Sabtu, 14 Nov 2026 - 06:42 WIB