LITERASI MEDIA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hotel dan restoran yang tidak memiliki lahan parkir hingga berpotensi memanfaatkan badan jalan untuk menampung kendaraan pengunjung.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas sorotan anggota DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf, terkait keberadaan sejumlah hotel dan restoran yang diduga tidak menyediakan fasilitas parkir memadai.
Sekretaris Dishub Kota Sukabumi, Hendry Iman Hermansyah, mengatakan penanganan persoalan tersebut perlu terlebih dahulu melihat status jalan yang digunakan sebagai lokasi parkir, apakah berstatus jalan nasional, provinsi, atau kota.
Menurutnya, pembagian kewenangan pengelolaan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, Dishub Kota Sukabumi perlu memastikan status jalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi bersama jajaran Dishub untuk menindaklanjuti pernyataan anggota DPRD tersebut. Namun, perlu dipastikan terlebih dahulu hotel dan restoran mana saja yang dimaksud serta status jalan yang digunakan,” ujar Hendry, kepada literasimedia.com saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, apabila aktivitas parkir menggunakan jalan nasional atau provinsi, penanganannya berada di luar kewenangan Dishub Kota Sukabumi. Sebaliknya, jika menggunakan jalan kota, Dishub memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau menggunakan jalan kota, itu menjadi kewenangan kami untuk mengevaluasi, termasuk manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan lahan parkir,” jelasnya.
Hendry juga meminta data dan informasi mengenai hotel maupun restoran yang menjadi sorotan agar dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah. Data tersebut nantinya menjadi bahan kajian dalam menentukan langkah sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Selain melakukan evaluasi, Dishub Kota Sukabumi berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pembagian kewenangan pengelolaan jalan.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, penyampaian imbauan melalui media sosial, maupun bentuk sosialisasi lainnya.
Hendry menegaskan, pihaknya juga akan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi agar penanganan persoalan parkir serta rekayasa lalu lintas berjalan sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mengkaji kembali kewenangan dan tugas pokok fungsi Dishub agar setiap penanganan di lapangan sesuai dengan aturan, termasuk dalam menyikapi persoalan lahan parkir hotel dan restoran,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









