LITERASI MEDIA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mencatat telah menerbitkan 50 klarifikasi informasi hoaks sepanjang Januari hingga September 2026. Sejumlah informasi palsu yang ditemukan berkaitan dengan penipuan digital, termasuk modus pencatutan nama pejabat publik dan program bantuan sosial pemerintah.
Fenomena tersebut menjadi perhatian karena pelaku memanfaatkan identitas pejabat maupun program pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tidak hanya menyebarkan informasi palsu, modus tersebut juga berpotensi mengarah pada pencurian data pribadi hingga kerugian finansial.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengatakan penerbitan 50 klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan penyebaran hoaks melalui pemeriksaan fakta dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Salah satu kasus yang diklarifikasi berkaitan dengan informasi pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh bantuan sosial pemerintah. Informasi palsu tersebut ditayangkan dalam klarifikasi Diskominfo pada 28 September 2026.
Menurut Ross, modus tersebut memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk mengelabui masyarakat dan berpotensi mencuri data pribadi. Dalam klasifikasi informasi palsu, praktik itu termasuk impostor content, yakni konten yang menggunakan identitas atau atribut pihak lain untuk menyesatkan publik.
Kasus serupa juga ditemukan pada 11 Agustus 2026. Saat itu, Diskominfo mengklarifikasi dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,” ujar Ross yang akrab disapa Ochi, belum lama ini.
Ia menjelaskan, upaya menangkal informasi palsu tidak cukup hanya melalui klarifikasi. Edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengikuti perkembangan pola komunikasi digital.
Karena itu, Diskominfo mengemas materi literasi digital dalam berbagai format konten, termasuk video yang mengikuti tren media sosial. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi, terutama dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital.
Penguatan literasi digital juga dilakukan melalui kolaborasi dengan ICT Watch sejak Oktober 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut dikenal aktif dalam berbagai inisiatif peningkatan literasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Melalui kerja sama tersebut, Diskominfo menayangkan konten edukatif yang berorientasi pada perlindungan anak di ruang digital. Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi ant hoaks di tengah meningkatnya tantangan keamanan informasi.
“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya untuk edukasi antihoaks,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ochi mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang diterima, terutama jika berkaitan dengan bantuan pemerintah, permintaan data pribadi, maupun pesan yang mengatasnamakan pejabat publik.
Masyarakat diminta membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah.
Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap konten visual, khususnya video yang diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan artifisial. Sejumlah kejanggalan, seperti gerakan yang tidak alami dan potongan adegan yang tidak masuk akal, dapat menjadi petunjuk awal untuk mengenali manipulasi visual.
“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat menghubungi atau berkoordinasi langsung dengan Diskominfo apabila menemukan kabar yang diragukan keasliannya.
Menurut Ochi, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan peredaran informasi palsu. Sebab, dampak hoaks tidak hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran penipuan dengan modus pencatutan nama lembaga pemerintah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









