LITERASI MEDIA – Dugaan pungutan biaya pemasangan sambungan air bersih gratis di Kampung Pasir Pogor, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, kini sudah mulai menemui kejelasan, setelah seorang wartawan media daring bersama warga sekitar dan pihak PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi bertemu guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah pihak PDAM TBW Kota Sukabumi belum memberikan penjelasan resmi mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program pemasangan sambungan air bersih gratis.
Saat ditemui di sekitar lokasi pemasangan pada Selasa (17/11), pihak PDAM TBW Kota Sukabumi belum memberikan keterangan substantif terkait mekanisme pelaksanaan program.
Salah seorang warga setempat, Rizky Taufik Hidayat (29), mengungkapkan bahwa seorang wartawan media daring sebelumnya mendapat undangan dari Direktur Utama PDAM TBW untuk datang ke lokasi guna mengklarifikasi pemberitaan yang telah diterbitkan.
Menurut Rizky, wartawan tersebut diarahkan untuk menemui Kepala Bagian Hubungan Langganan (Kabag Hublang) PDAM TBW Kota Sukabumi, Ilyasa Ismail, guna memperoleh penjelasan mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Namun, upaya konfirmasi itu belum menghasilkan jawaban yang diharapkan. Rizky menyebut, ketika dimintai keterangan, Kabag Hublang hanya menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan miskomunikasi.
“Ya artinya misinformasi,” singkat ilyasa, sambil meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM TBW Kota Sukabumi yang turut dimintai penjelasan justru meminta wartawan tersebut untuk menuliskan sendiri informasi terkait persoalan itu.
“Tujuan teman saya meminta wawancara kepada Kabag Hublang ataupun Pak Dirut adalah untuk memastikan juklak dan juknis pemasangan PAM gratis. Termasuk mempertanyakan mengapa ada informasi warga diminta membayar Rp200.000. Seharusnya kak pejabat itu memberikan keterangan sesuai fakta, bukan malah menyuruh wartawan untuk menulisnya sendiri,” cetusnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut nominal uang yang diminta kepada warga, melainkan juga menyangkut transparansi pelaksanaan program yang menggunakan skema bantuan gratis.
Rizky menilai masyarakat berhak mengetahui ketentuan, mekanisme, serta dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Regulasi tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak PDAM TBW Kota Sukabumi mengenai dasar ketentuan teknis program pemasangan sambungan air bersih gratis tersebut. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









