LITERASI MEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Kementerian Haji dan Umrah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan kuota haji dan umrah yang berlangsung di Kampung Pakuan, Subang, pada Rabu (3/12).
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, hadir langsung dalam pertemuan penting tersebut untuk memastikan Kota Sukabumi mendapatkan informasi dan arahan terbaru terkait kebijakan nasional dan internasional mengenai penyelarasan kuota haji.
Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sering disapa KDM ini digelar sebagai respons terhadap kebutuhan global untuk menata ulang sistem kuota haji dan umrah berdasarkan prinsip keadilan, keamanan, dan efisiensi.
Dalam rakor tersebut, H. Ayep Zaki menyampaikan bahwa kebijakan normalisasi kuota merupakan upaya pemerintah pusat untuk memastikan pemerataan keberangkatan haji dan umrah di seluruh Indonesia.
“Malam ini rapat koordinasi pembahasan tentang kuota haji dan umrah. Penjelasan dari Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan adanya penormalan keberangkatan yang lebih berkeadilan,” ujarnya.
Melalui normalisasi ini, lanjut Ayep, maka akan ada wilayah yang waktu tunggu awalnya sebentar menjadi lebih lama, dan yang lama menjadi lebih cepat.
“Jadi sekarang lebih adil di seluruh Indonesia. Untuk Kota Sukabumi, ada penurunan kuota keberangkatan pada tahun 2026 nanti, tepatnya sesuai dengan daftar antrean,” jelasnya.
Penyesuaian kuota menjadi instrumen vital untuk memastikan seluruh proses perencanaan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan dapat terkelola dengan baik.
Rakor ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan kuota haji dan umrah dapat diterapkan secara efektif di tingkat kota.
Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah diharapkan dapat berjalan lebih berkeadilan dan aman bagi seluruh jemaah. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
