Lewat Forum Konsultasi Publik, RSUD R. Syamsudin SH Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan

- Penulis

Jumat, 31 Oktober 2025 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan, Kamis (30/10/2025).

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan, Kamis (30/10/2025).

LITERASI MEDIA – Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Central Diagnostic, Kamis (30/10).

Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pihak rumah sakit dan masyarakat untuk menyempurnakan Standar Prosedur Operasional (SPO) layanan medis.

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, mengatakan pelaksanaan FKP merupakan amanat PermenPAN-RB yang mendorong setiap instansi publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar layanan.

“Forum ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin masyarakat mengetahui dan menilai alur pelayanan kami. Jika ada prosedur yang dirasa berbelit, itu menjadi masukan penting untuk perbaikan ke depan,” ujar Yanyan.

Dalam kesempatan tersebut, Yanyan juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap lima kriteria kegawatdaruratan yang menjadi acuan baru pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) bagi peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  DPRD Kota Sukabumi Kritisi Pembentukan Tim 10

Kebijakan tersebut, lanjutnya, merujuk pada regulasi Permenkes Tahun 2019 dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2024.

“Penilaian kondisi gawat darurat tidak ditentukan oleh persepsi pasien, melainkan berdasarkan pemeriksaan medis oleh dokter,” tegas Yanyan.

Adapun lima kriteria kegawatdaruratan mencakup, pertama Gangguan yang mengancam jiwa, Penurunan kesadaran, Gangguan hemodinamik (tekanan darah tidak stabil), Gangguan pernapasan, dan Kondisi yang memerlukan tindakan segera.

“Jika pasien memenuhi salah satu dari lima kriteria ini, maka pelayanan UGD dijamin BPJS tanpa kendala administratif,” tambahnya.

Yanyan menjelaskan, kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Oktober tahun lalu dan telah disosialisasikan secara luas melalui kanal resmi rumah sakit serta disampaikan kepada DPRD Kota Sukabumi.

Baca Juga :  Wali Kota Sukabumi Hadiri Munas VII Apeksi 2025, Bahas Strategi Peningkatan PAD dan Revitalisasi Aset

“Kami berharap masyarakat semakin paham kapan situasi benar-benar darurat dan kapan dapat ditangani di layanan primer. Dengan begitu, pelayanan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif,” ucapnya.

Melalui kegiatan FKP ini, RSUD R. Syamsudin, SH menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“FKP menjadi sarana penting bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami ingin rumah sakit ini hadir bukan hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun kesehatan yang lebih baik,” tutup Yanyan. (Kio).

Berita Terkait

TPID Kota Sukabumi Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Jaga Harga dan Pasokan Pangan
DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Program Berobat Gratis KDM, Juknis Belum Jelas!
DPRD dan Bupati Sukabumi Sepakat, Belanja Tak Prioritas Dievaluasi
DPRD Kabupaten Sukabumi dan TAPD Rampungkan Evaluasi Perubahan APBD 2026
Hamzah Gurnita: Ketahanan Kabupaten Sukabumi Harus Dimulai dari Daerah
Tujuh Fraksi Beri Catatan, DPRD Kabupaten Sukabumi Segera Bedah APBD 2027
Bappeda Kota Sukabumi Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMP IT Al-Huda
Data Bansos Bermasalah? Dinsos Kota Sukabumi Kini Hadirkan Program Gerebeg Desil
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:33 WIB

TPID Kota Sukabumi Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Jaga Harga dan Pasokan Pangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:43 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Program Berobat Gratis KDM, Juknis Belum Jelas!

Selasa, 13 Oktober 2026 - 16:38 WIB

DPRD dan Bupati Sukabumi Sepakat, Belanja Tak Prioritas Dievaluasi

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:56 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi dan TAPD Rampungkan Evaluasi Perubahan APBD 2026

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:01 WIB

Hamzah Gurnita: Ketahanan Kabupaten Sukabumi Harus Dimulai dari Daerah

Berita Terbaru