Lewat Forum Konsultasi Publik, RSUD R. Syamsudin SH Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan

- Penulis

Jumat, 31 Oktober 2025 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan, Kamis (30/10/2025).

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Sosialisasikan Standar Layanan dan Kegawatdaruratan, Kamis (30/10/2025).

LITERASI MEDIA – Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Central Diagnostic, Kamis (30/10).

Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pihak rumah sakit dan masyarakat untuk menyempurnakan Standar Prosedur Operasional (SPO) layanan medis.

Direktur Utama RSUD R. Syamsudin, SH, Yanyan Rusyandi, mengatakan pelaksanaan FKP merupakan amanat PermenPAN-RB yang mendorong setiap instansi publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar layanan.

“Forum ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin masyarakat mengetahui dan menilai alur pelayanan kami. Jika ada prosedur yang dirasa berbelit, itu menjadi masukan penting untuk perbaikan ke depan,” ujar Yanyan.

Dalam kesempatan tersebut, Yanyan juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap lima kriteria kegawatdaruratan yang menjadi acuan baru pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) bagi peserta BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Kabar Duka, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Kebijakan tersebut, lanjutnya, merujuk pada regulasi Permenkes Tahun 2019 dan diperkuat dengan berita acara kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2024.

“Penilaian kondisi gawat darurat tidak ditentukan oleh persepsi pasien, melainkan berdasarkan pemeriksaan medis oleh dokter,” tegas Yanyan.

Adapun lima kriteria kegawatdaruratan mencakup, pertama Gangguan yang mengancam jiwa, Penurunan kesadaran, Gangguan hemodinamik (tekanan darah tidak stabil), Gangguan pernapasan, dan Kondisi yang memerlukan tindakan segera.

“Jika pasien memenuhi salah satu dari lima kriteria ini, maka pelayanan UGD dijamin BPJS tanpa kendala administratif,” tambahnya.

Yanyan menjelaskan, kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Oktober tahun lalu dan telah disosialisasikan secara luas melalui kanal resmi rumah sakit serta disampaikan kepada DPRD Kota Sukabumi.

Baca Juga :  Dinas PU Kabupaten Sukabumi Gerak Cepat Bersihkan Longsor di Cimaja, Akses Jalan Kembali Terbuka

“Kami berharap masyarakat semakin paham kapan situasi benar-benar darurat dan kapan dapat ditangani di layanan primer. Dengan begitu, pelayanan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif,” ucapnya.

Melalui kegiatan FKP ini, RSUD R. Syamsudin, SH menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“FKP menjadi sarana penting bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami ingin rumah sakit ini hadir bukan hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun kesehatan yang lebih baik,” tutup Yanyan. (Kio).

Berita Terkait

Kinerja Diskominfo Kota Sukabumi Dipuji DPRD, Transformasi Digital Terus Diperkuat
Selaraskan Prioritas Pembangunan, Bappeda dan DPRD Kota Sukabumi Bahas KUA-PPAS 2027
International Job Fair 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Lebih dari 5.000 Peluang Kerja Global
Optimalkan Pajak Air Tanah, BPKPD Kota Sukabumi Kaji Penerapan Water Meter Ultrasonik
Ayep Zaki Tinjau Proyek Jalan Prana, Tekankan Kualitas Infrastruktur dan Ancam Blacklist Kontraktor Nakal
Iyus Yusuf: Digitalisasi Pemerintah Harus Permudah Layanan, Bukan Sekadar Tambah Aplikasi
Bidik Investor Nasional, Kota Sukabumi Matangkan Strategi Menuju WJIC 2026
Dinkes Jabar dan Kota Sukabumi Perkuat Pembudayaan Hidup Sehat Libatkan UMKM
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:47 WIB

Kinerja Diskominfo Kota Sukabumi Dipuji DPRD, Transformasi Digital Terus Diperkuat

Senin, 27 Juli 2026 - 20:44 WIB

Selaraskan Prioritas Pembangunan, Bappeda dan DPRD Kota Sukabumi Bahas KUA-PPAS 2027

Senin, 27 Juli 2026 - 19:59 WIB

International Job Fair 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Lebih dari 5.000 Peluang Kerja Global

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:37 WIB

Optimalkan Pajak Air Tanah, BPKPD Kota Sukabumi Kaji Penerapan Water Meter Ultrasonik

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:10 WIB

Ayep Zaki Tinjau Proyek Jalan Prana, Tekankan Kualitas Infrastruktur dan Ancam Blacklist Kontraktor Nakal

Berita Terbaru