Wali Kota Sukabumi Tekankan Hal Ini dalam Musrenbang RKPD 2027

- Penulis

Rabu, 8 April 2026 - 12:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASI MEDIA – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan Kota Sukabumi.

Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan visi Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.

“Musrenbang ini harus mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ayep saat membuka Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2027, yang digelar Bappeda, di Gedung Juang 45, pada Rabu (8/4).

Dalam paparannya, Ayep mengungkapkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tercatat sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,23, angka kemiskinan menurun menjadi 6,90 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,19 persen, meskipun masih di atas rata-rata provinsi.

Dari sisi fiskal, tambah Ayep, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54,5 miliar atau 12,47 persen. Pada 2026, PAD kembali ditargetkan meningkat sebesar Rp44,14 miliar atau 8,98 persen.

Baca Juga :  Sonia Heba Zahara, Atlet Tinju Kota Sukabumi yang Raih Medali Perak di Ajang Popda Jabar 2025

Peningkatan tersebut turut memperkuat kapasitas fiskal daerah, dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat dari 32,82 persen pada 2024 menjadi 37,17 persen pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 45,64 persen pada 2026.

“Penguatan fiskal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan capaian prestasi sepanjang 2025 dengan total 131 penghargaan yang diraih, terdiri dari empat tingkat internasional, 21 nasional, dan 106 tingkat provinsi. Capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pun disebut berada dalam kategori positif.

Namun demikian, Ayep mengingatkan, perencanaan pembangunan tahun 2027 tetap menghadapi sejumlah tantangan, baik global maupun lokal. Tekanan ekonomi global, risiko geopolitik, hingga perlambatan konsumsi menjadi faktor eksternal.

Sementara di tingkat daerah, sejumlah isu strategis mencakup dampak operasional Tol Bocimi Seksi 3, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyiapan kawasan industri, peningkatan lapangan kerja, serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Sukabumi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, antara lain penurunan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik.

“Selain itu juga, pengelolaan sampah modern dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah selatan, juga menjadi fokus utama,” ucapnya.

Baca Juga :  Kurun 1 Bulan, Polres Sukabumi Kota Berhasil Ungkap Sejumlah Kasus, Berikut Rinciannya!

Ayep mengajak seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga komunitas, untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan konstruktif. “Pembangunan harus inklusif dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan Musrenbang tingkat kota merupakan tahap akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah.

Menurutnya, penyusunan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mengacu pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengendalian ketimpangan. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi karena berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

“Berbagai persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih telah terpetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar intervensi kebijakan,” akunya.

Hasan menambahkan, dengan pendekatan berbasis data dan transparansi, pemerintah berharap setiap program pembangunan yang dijalankan dapat tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. (***)

Berita Terkait

Puluhan Penerima Manfaat Terima Hewan Qurban dari Polres Sukabumi Kota
Anggaran Program Unggulan Insentif Masyarakat Kota Sukabumi di 2026 Dipastikan Naik
Petugas Gabungan Sita 10.705 Batang Rokok Ilegal di Kota Sukabumi
Respon Keluhan Warga, Satpol PP Gerebek Kios Penjual Tramadol dan Hexymer di Jalan R.A Kosasih
Polemik Dana Abadi Rp10 Juta per RT, Agus Samsul Singgung Janji Politik Tak Matang
Kelurahan Gunung Puyuh Genjot Pendapatan Pajak Lewat Inovasi Mawar Bajak
10 Trofi dan 3 Gelar Beruntun! Persib Resmi Jadi Legenda Sepak Bola Indonesia
Persib Juara, Flare Menyala di Sukabumi! Euforia Bobotoh Tak Terbendung
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:54 WIB

Puluhan Penerima Manfaat Terima Hewan Qurban dari Polres Sukabumi Kota

Senin, 25 Mei 2026 - 23:10 WIB

Anggaran Program Unggulan Insentif Masyarakat Kota Sukabumi di 2026 Dipastikan Naik

Senin, 25 Mei 2026 - 18:35 WIB

Petugas Gabungan Sita 10.705 Batang Rokok Ilegal di Kota Sukabumi

Senin, 25 Mei 2026 - 16:35 WIB

Respon Keluhan Warga, Satpol PP Gerebek Kios Penjual Tramadol dan Hexymer di Jalan R.A Kosasih

Senin, 25 Mei 2026 - 12:17 WIB

Polemik Dana Abadi Rp10 Juta per RT, Agus Samsul Singgung Janji Politik Tak Matang

Berita Terbaru