LITERASI MEDIA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi (BEM FIS UMMI) menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Sabtu (2/5).
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan.
Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi. Bahkan, sebagai bentuk simbolik protes, massa sempat membakar ban bekas yang menimbulkan kepulan asap hitam di lokasi aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan tidak sekadar bersifat seremonial. Mereka meminta adanya upaya nyata dalam menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, isu pendidikan juga menjadi sorotan. Mahasiswa menuntut pemerintah agar segera mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh, adil, dan transparan. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga pendidik.
Mereka juga mendorong perbaikan sistem jaminan sosial bagi para pekerja, termasuk guru, agar dapat menjamin kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.
Gubernur BEM FIS UMMI, Aldi Aqli, menyebut aksi mimbar bebas ini merupakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Aksi ini menjadi momentum untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Kami mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai belum berpihak pada buruh,” ujarnya, kepada awak media.
Ia menambahkan, dalam sektor pendidikan, pemerintah dinilai perlu lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih banyak menerima upah di bawah standar.
Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Sukabumi yang mencapai sekitar 8,19 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pemerintah daerah yang berada di kisaran 6,9 persen.
“Ini menunjukkan program yang ada belum sepenuhnya berdampak. Kami melihat masih banyak kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan,” tegas Aldi.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ketenagakerjaan maupun pendidikan. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
