LITERASIMEDIA – Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu kekuatan politik yang mengambil bagian dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 18 anggota Fraksi Demokrat tercatat ikut menandatangani usulan tersebut dari total 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi.
Salah satu anggota yang turut mengambil bagian adalah H. Iman Adinugraha, S.E., Akt., anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jawa Barat yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi. Iman menegaskan, keikutsertaannya merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional anggota parlemen dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian publik dan menyangkut tata kelola ketatanegaraan.
“Alhamdulillah, saya sudah mengambil bagian dalam menyampaikan hak mengemukakan pendapat DPR RI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semoga langkah ini membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia,” ujar Iman.
Menurutnya, ruang demokrasi di parlemen harus dijalankan melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, penggunaan hak anggota DPR menjadi bagian dari tanggung jawab politik dalam menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan.
Keterlibatan Iman juga memperlihatkan posisi Fraksi Partai Demokrat dalam dinamika politik di parlemen. Dengan 18 anggota yang ikut mengusulkan, Demokrat menjadi salah satu fraksi dengan jumlah pengusul cukup besar, sejajar dengan Fraksi PKB.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan merinci, Fraksi PKS mengusulkan 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan.
Ia menjelaskan, usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) huruf c UU MD3 mengenai hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan HMP ini menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melalui tahapan kelembagaan DPR RI. (Kio)









