LITERASI MEDIA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan dasar kerja sama, mekanisme pembiayaan, hingga spesifikasi teknis pelaksanaan rekonstruksi Jalan Merbabu di Kota Sukabumi yang menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah.
Pelaksanaan proyek tersebut mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Nomor 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan Nomor KERMA/11/III/2025 tentang Sinergisitas TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
Perjanjian yang ditandatangani pada 14 Maret 2025 itu memiliki masa berlaku selama lima tahun.
Selain itu, fasilitasi pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 22 tentang Peningkatan Pembangunan Jalan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jabar dapat memfasilitasi pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Mekanismenya dimulai dari pengajuan usulan penanganan oleh bupati atau wali kota kepada Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, usulan tersebut akan melalui pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebelum dapat difasilitasi.
Terkait pelaksanaan rekonstruksi Jalan Merbabu, pekerjaan di lapangan menggunakan spesifikasi teknis dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.
Pengendalian kualitas pekerjaan akan dilakukan secara ketat oleh tim pengendali mutu. Adapun target penyelesaian proyek ditetapkan selama 56 hari kalender.
Untuk mengejar target tersebut, pelaksana menggunakan teknologi beton fast track. Teknologi ini memungkinkan beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk dilalui kendaraan dalam waktu lebih cepat dibandingkan penggunaan beton konvensional.
Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan informasi publik lebih lanjut mengenai pekerjaan rekonstruksi Jalan Merbabu dapat mengajukannya melalui mekanisme permohonan informasi resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.
Dengan demikian, informasi mengenai pelaksanaan proyek, termasuk aspek teknis dan administrasi, dapat diperoleh melalui saluran keterbukaan informasi publik yang telah disediakan pemerintah. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









