LITERASI MEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berhasil menghimpun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp93.267.100 melalui operasi gabungan pemeriksaan kendaraan yang berlangsung selama tiga hari, yakni (9-11/11).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.528 kendaraan diperiksa. Dari jumlah itu, 115 kendaraan melakukan pembayaran pajak secara langsung di lokasi operasi.
Operasi yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi tersebut digelar di sejumlah titik strategis, yakni kawasan Superindo Ciaul dan Jalan Cemerlang.
Kegiatan ini melibatkan Satlantas Polres Sukabumi Kota, Subdenpom III/1-2 Sukabumi, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta Bank BJB.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah BPKPD Kota Sukabumi, Rahmat Hidayat, mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB.
“Selama tiga hari pelaksanaan, kami telah memeriksa 1.528 kendaraan. Dari jumlah tersebut, 115 kendaraan melakukan pembayaran pajak secara langsung dengan total penerimaan mencapai Rp93.267.100,” ujar Rahmat, Rabu (11/11).
Berdasarkan data BPKPD, kendaraan yang diperiksa terdiri atas 1.078 kendaraan roda dua dan 450 kendaraan roda empat.
Sementara itu, pembayaran pajak di lokasi operasi dilakukan oleh 96 kendaraan roda dua dan 19 kendaraan roda empat. Selain pembayaran langsung, terdapat 87 pemilik kendaraan yang menyatakan kesanggupan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
“Nah dari jumlah tersebut, 39 kendaraan merupakan roda dua dan 48 lainnya roda empat,” jelasnya.
Rahmat menegaskan, operasi gabungan ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Pemerintah juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Terlebih, penerimaan dari sektor opsen PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pendekatan yang kami lakukan lebih mengutamakan edukasi dan persuasif. Kami ingin masyarakat memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan operasi gabungan tersebut dibiayai melalui skema cost sharing Opsen PKB Tahun 2026. Skema ini merupakan bagian dari sinergi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
BPKPD Kota Sukabumi memastikan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas instansi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PKB. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









