LITERASI MEDIA – Banjir lumpur yang kembali menerjang SDN Cimanggu di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan DPRD.
Aktivitas pembangunan lahan dengan metode cut and fill di kawasan atas permukiman warga diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak banjir.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepul Rahman, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan PT Cosmo Technology.
Ia menilai, kejadian banjir lumpur yang berulang tidak boleh hanya dipandang sebagai bencana alam, tetapi juga perlu ditelusuri dari aspek tata kelola lingkungan dan kepatuhan terhadap perizinan.
Sorotan tersebut muncul setelah banjir bandang susulan kembali merendam fasilitas SDN Cimanggu yang baru direvitalisasi menggunakan anggaran negara sebesar Rp137.940.471. Sebanyak lima ruang kelas dan tujuh toilet yang sebelumnya telah diperbaiki kembali dipenuhi lumpur.
Selain fasilitas pendidikan, akses jalan kabupaten yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Rahman menyayangkan aktivitas pembangunan berskala besar yang diduga telah berjalan, sementara kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan masih dipertanyakan.
“Seharusnya sebelum kegiatan cut and fill dilaksanakan, izin atau dokumennya diselesaikan dulu dan dilakukan kajian serta analisis,” ujar Rahman, belum lama ini.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan apabila dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan masih dalam tahap penyusunan kerangka acuan.
“Kalau Amdal-nya belum selesai, kerangka acuannya saja masih disusun, bagaimana bisa pekerjaan cut and fill seluas itu sudah berjalan?” katanya.
Drainase Perusahaan Menjadi Sorotan
Persoalan banjir lumpur di kawasan tersebut juga berkaitan dengan temuan awal Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, banjir yang membawa material lumpur ke permukiman warga diduga bukan berasal dari luapan sungai.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah sistem drainase di kawasan pembangunan. Tiga aliran air disebut bermuara pada satu gorong-gorong berukuran relatif kecil sehingga kapasitas salurannya diduga tidak mampu menampung debit air hujan.
Kondisi tersebut diduga menyebabkan air meluap dan membawa material lumpur ke kawasan permukiman serta lingkungan sekolah.
Menanggapi kondisi itu, Rahman memastikan akan membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan Komisi I dan Komisi III untuk mengawal aspek perizinan, pembangunan, serta dampak lingkungan dari kegiatan investasi tersebut.
Ia juga mendesak DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pembangunan.
Menurutnya, kegiatan cut and fill perlu dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan, dokumen lingkungan, serta kajian teknis sistem drainase dipastikan terpenuhi.
“Jangan sampai terulang lagi. Sekolah sudah tiga kali kebanjiran dan jalan kabupaten rusak. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Rahman berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SDN Cimanggu dan keselamatan warga di sekitar kawasan pembangunan.
Ia menegaskan, aktivitas investasi harus berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan penyebab banjir teridentifikasi secara objektif sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi di kawasan Cikembar,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









