SDN Cimanggu Tiga Kali Diterjang Banjir Lumpur, DPRD Sukabumi Soroti Proyek Cut and Fill

- Penulis

Sabtu, 14 November 2026 - 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Saepul Rahman, menyoroti aktivitas pembangunan lahan dengan metode cut and fill yang mengakibatkan banjir lumpur di Kecamatan Cikembar. (Foto: Istimewa/AI)

Ilustrasi. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Saepul Rahman, menyoroti aktivitas pembangunan lahan dengan metode cut and fill yang mengakibatkan banjir lumpur di Kecamatan Cikembar. (Foto: Istimewa/AI)

LITERASI MEDIA – Banjir lumpur yang kembali menerjang SDN Cimanggu di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan DPRD.

Aktivitas pembangunan lahan dengan metode cut and fill di kawasan atas permukiman warga diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak banjir.

 

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Saepul Rahman, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan PT Cosmo Technology.

Ia menilai, kejadian banjir lumpur yang berulang tidak boleh hanya dipandang sebagai bencana alam, tetapi juga perlu ditelusuri dari aspek tata kelola lingkungan dan kepatuhan terhadap perizinan.

Sorotan tersebut muncul setelah banjir bandang susulan kembali merendam fasilitas SDN Cimanggu yang baru direvitalisasi menggunakan anggaran negara sebesar Rp137.940.471. Sebanyak lima ruang kelas dan tujuh toilet yang sebelumnya telah diperbaiki kembali dipenuhi lumpur.

Selain fasilitas pendidikan, akses jalan kabupaten yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Rahman menyayangkan aktivitas pembangunan berskala besar yang diduga telah berjalan, sementara kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan masih dipertanyakan.

“Seharusnya sebelum kegiatan cut and fill dilaksanakan, izin atau dokumennya diselesaikan dulu dan dilakukan kajian serta analisis,” ujar Rahman, belum lama ini.

Baca Juga :  DPRD dan Pemkot Sukabumi Bahas RAPBD 2027, Pinjaman Rp89,3 Miliar Jadi Sorotan

Politisi Fraksi PKB tersebut juga mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan apabila dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan masih dalam tahap penyusunan kerangka acuan.

“Kalau Amdal-nya belum selesai, kerangka acuannya saja masih disusun, bagaimana bisa pekerjaan cut and fill seluas itu sudah berjalan?” katanya.

Drainase Perusahaan Menjadi Sorotan

Persoalan banjir lumpur di kawasan tersebut juga berkaitan dengan temuan awal Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, banjir yang membawa material lumpur ke permukiman warga diduga bukan berasal dari luapan sungai.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah sistem drainase di kawasan pembangunan. Tiga aliran air disebut bermuara pada satu gorong-gorong berukuran relatif kecil sehingga kapasitas salurannya diduga tidak mampu menampung debit air hujan.

Kondisi tersebut diduga menyebabkan air meluap dan membawa material lumpur ke kawasan permukiman serta lingkungan sekolah.

Menanggapi kondisi itu, Rahman memastikan akan membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan Komisi I dan Komisi III untuk mengawal aspek perizinan, pembangunan, serta dampak lingkungan dari kegiatan investasi tersebut.

Baca Juga :  Andang Tjahjandi Resmi Jadi Sekda Kota Sukabumi, Ayep Zaki Siapkan Rotasi Jabatan Akhir Juni!

Ia juga mendesak DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pembangunan.

Menurutnya, kegiatan cut and fill perlu dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan, dokumen lingkungan, serta kajian teknis sistem drainase dipastikan terpenuhi.

“Jangan sampai terulang lagi. Sekolah sudah tiga kali kebanjiran dan jalan kabupaten rusak. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Rahman berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat, terutama keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SDN Cimanggu dan keselamatan warga di sekitar kawasan pembangunan.

Ia menegaskan, aktivitas investasi harus berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan penyebab banjir teridentifikasi secara objektif sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi di kawasan Cikembar,” pungkasnya. (Boy)

Editor : Nuria Ariawan

Berita Terkait

Motor Korban Curanmor Akhirnya Kembali, Warga Bandung Apresiasi Polres Sukabumi Kota
Jaringan Pengedar Sabu di Sukabumi Selatan Terungkap, Polisi Sita 185,9 Gram Sabu
Overkapasitas Lapas Jadi Sorotan, Kapolres Sukabumi Kota Dorong Relokasi
Penipuan Digital Makin Canggih, Diskominfo Kota Sukabumi Catat 50 Klarifikasi Hoaks
Galuh Naufal Soroti Kenaikan Desil dan 2.400 Anak Tidak Sekolah di Kota Sukabumi
Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Dua Pegawai Lapas Sukabumi Raih Penghargaan Dirjenpas
Dirut PDAM TBW Sukabumi: Pemasangan Sambungan Air Gratis Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
Hujan Deras Picu TPT Ambruk di Gunungpuyuh, Lima Jiwa Terancam dan Jalan Warga Terputus
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 19:29 WIB

Motor Korban Curanmor Akhirnya Kembali, Warga Bandung Apresiasi Polres Sukabumi Kota

Sabtu, 21 November 2026 - 22:27 WIB

Jaringan Pengedar Sabu di Sukabumi Selatan Terungkap, Polisi Sita 185,9 Gram Sabu

Sabtu, 21 November 2026 - 21:35 WIB

Overkapasitas Lapas Jadi Sorotan, Kapolres Sukabumi Kota Dorong Relokasi

Sabtu, 21 November 2026 - 20:41 WIB

Penipuan Digital Makin Canggih, Diskominfo Kota Sukabumi Catat 50 Klarifikasi Hoaks

Sabtu, 21 November 2026 - 19:07 WIB

Galuh Naufal Soroti Kenaikan Desil dan 2.400 Anak Tidak Sekolah di Kota Sukabumi

Berita Terbaru