LITERASI MEDIA – Program pemasangan sambungan air bersih gratis di Kampung Pasir Pogor, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, menuai pertanyaan dari masyarakat.
Pasalnya, warga mengaku diminta membayar Rp200.000 untuk mendapatkan pemasangan sambungan air tersebut. Pungutan itu menjadi sorotan karena program yang diterima masyarakat disebut-sebut merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya diberikan tanpa biaya.
Salah seorang warga, RH (29), mempertanyakan dasar hukum maupun ketentuan yang menjadi landasan penarikan uang tersebut. Menurutnya, apabila pembayaran itu dikategorikan sebagai uang kadeudeuh atau pemberian sukarela, seharusnya tidak ada nominal yang ditetapkan secara wajib.
“Kalau memang ada uang kadeudeuh, artinya tidak ditentukan. Tapi faktanya justru ada pengarahan khusus untuk membayar Rp200.000. Ini yang menjadi pertanyaan, dasar hukumnya di mana?” ujarnya, Senin (16/11).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat warga yang hanya memiliki uang Rp100.000. Namun, nominal tersebut disebut tidak diterima oleh petugas di lapangan karena pembayaran yang diminta harus mencapai Rp200.000.
Kondisi tersebut semakin memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga menilai, apabila bantuan tersebut memang diperuntukkan secara gratis, semestinya tidak ada kewajiban pembayaran dengan nominal tertentu.
“Ya kalau memang ada uang kadeudeuh artinya tidak ditaktor, tapi kan ini malah sebaliknya,” tandasnya.
Masyarakat pun berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan program, termasuk apabila terdapat komponen biaya yang memang dibenarkan berdasarkan ketentuan.
Dirut PDAM Tekankan Tidak ada Pungutan
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi, Dian Apriandi, menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam program pemasangan sambungan air bersih gratis tersebut.
Meski demikian, setelah menerima informasi mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, pihaknya mengaku langsung berupaya melakukan penyelesaian.
Penegasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan agar berjalan sesuai ketentuan.
Warga pun berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara transparan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun beban biaya bagi masyarakat penerima bantuan. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









