LITERASIMEDIA – Praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja masih menjadi persoalan yang harus diwaspadai. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, transparansi rekrutmen menjadi hal penting agar kesempatan bekerja tidak hanya dinikmati mereka yang memiliki akses atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menegaskan bahwa setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa dibebani biaya maupun praktik perantara ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamzah menyusul peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polres Sukabumi, Rabu (11/11). Program yang dipadukan dengan kegiatan Job Fair itu dinilai dapat membuka akses informasi lowongan sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun, menurut Hamzah, penyediaan informasi pekerjaan harus dibarengi sistem penerimaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Program Poliran ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan justru dibebani biaya oleh oknum yang memanfaatkan keadaan,” ujar Hamzah.
Politisi PKB tersebut juga meminta perusahaan di Kabupaten Sukabumi menyampaikan informasi lowongan, persyaratan, serta kualifikasi tenaga kerja secara transparan. Dengan demikian, pencari kerja dapat mengetahui kebutuhan perusahaan dan mempersiapkan kompetensi tanpa harus menggunakan jasa perantara.
“Saya juga mendorong agar perusahaan menyampaikan persyaratan pekerjaan secara jelas sehingga pencari kerja dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Rekrutmen harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat,” tegasnya.
Hamzah menilai persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan membuka bursa kerja atau menyebarluaskan informasi lowongan. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
Karena itu, keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesiapan pencari kerja. Program pelatihan perlu diarahkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja.
Ia berharap pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, dan lembaga pelatihan dapat membangun koordinasi yang berkelanjutan. Ketersediaan informasi lowongan, peningkatan keterampilan, serta pengawasan terhadap proses rekrutmen perlu berjalan beriringan.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Sukabumi melalui fungsi pengawasan dan evaluasi akan mendorong agar program kolaboratif tersebut memberikan hasil nyata. Menurut Hamzah, keberhasilan Poliran tidak semestinya hanya diukur dari pelaksanaan Job Fair, tetapi juga dari terbukanya akses kerja dan berkurangnya hambatan yang dihadapi masyarakat pencari kerja.
“Upaya ini diharapkan memperkuat langkah Kabupaten Sukabumi dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kio)









