DPRD Kabupaten Sukabumi Kawal Program Poliran, Hamzah Gurnita Ingatkan Bahaya Pungli Rekrutmen Kerja

- Penulis

Rabu, 11 November 2026 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita. (Foto: Istimewa)

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita. (Foto: Istimewa)

LITERASIMEDIA – Praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja masih menjadi persoalan yang harus diwaspadai. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, transparansi rekrutmen menjadi hal penting agar kesempatan bekerja tidak hanya dinikmati mereka yang memiliki akses atau kedekatan dengan pihak tertentu.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menegaskan bahwa setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa dibebani biaya maupun praktik perantara ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamzah menyusul peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polres Sukabumi, Rabu (11/11). Program yang dipadukan dengan kegiatan Job Fair itu dinilai dapat membuka akses informasi lowongan sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Namun, menurut Hamzah, penyediaan informasi pekerjaan harus dibarengi sistem penerimaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Program Poliran ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan justru dibebani biaya oleh oknum yang memanfaatkan keadaan,” ujar Hamzah.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Sukabumi Siap Kawal Pelaksanaan MBG Tetap Sejalan dengan Tujuan Nasional

Politisi PKB tersebut juga meminta perusahaan di Kabupaten Sukabumi menyampaikan informasi lowongan, persyaratan, serta kualifikasi tenaga kerja secara transparan. Dengan demikian, pencari kerja dapat mengetahui kebutuhan perusahaan dan mempersiapkan kompetensi tanpa harus menggunakan jasa perantara.

“Saya juga mendorong agar perusahaan menyampaikan persyaratan pekerjaan secara jelas sehingga pencari kerja dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Rekrutmen harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat,” tegasnya.

Hamzah menilai persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan membuka bursa kerja atau menyebarluaskan informasi lowongan. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

Baca Juga :  Pemkot Sukabumi Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat AI dan Literasi Digital

Karena itu, keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesiapan pencari kerja. Program pelatihan perlu diarahkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja.

Ia berharap pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, dan lembaga pelatihan dapat membangun koordinasi yang berkelanjutan. Ketersediaan informasi lowongan, peningkatan keterampilan, serta pengawasan terhadap proses rekrutmen perlu berjalan beriringan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Sukabumi melalui fungsi pengawasan dan evaluasi akan mendorong agar program kolaboratif tersebut memberikan hasil nyata. Menurut Hamzah, keberhasilan Poliran tidak semestinya hanya diukur dari pelaksanaan Job Fair, tetapi juga dari terbukanya akses kerja dan berkurangnya hambatan yang dihadapi masyarakat pencari kerja.

“Upaya ini diharapkan memperkuat langkah Kabupaten Sukabumi dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kio)

Berita Terkait

Penipuan Digital Makin Canggih, Diskominfo Kota Sukabumi Catat 50 Klarifikasi Hoaks
TKD Berkurang Rp58 Miliar, Dua Proyek Strategis DPUTR Kota Sukabumi Tersisih
Kelurahan Gunungpuyuh Salurkan Bantuan Beras, Data Penerima Juga Dievaluasi
Ironi Ikon Kota: Renovasi Masjid Agung Sukabumi Hanya Mengandalkan Swadaya
Oktober 2026! Inflasi Sukabumi Terkendali di 2,71 Persen, Pemkot Perkuat Stabilitas Pangan
Potensi Ekonomi Pesisir Besar, DPRD Kabupaten Sukabumi Desak BJB Hadir di Ujunggenteng
Lintas Dinas Didorong Bertanggung Jawab, Pembenahan Pasar Sehat Jadi Sorotan
Disorot GMII, Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar Dijelaskan UPTD Bina Marga Jabar
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 20:41 WIB

Penipuan Digital Makin Canggih, Diskominfo Kota Sukabumi Catat 50 Klarifikasi Hoaks

Rabu, 18 November 2026 - 18:37 WIB

TKD Berkurang Rp58 Miliar, Dua Proyek Strategis DPUTR Kota Sukabumi Tersisih

Rabu, 18 November 2026 - 17:40 WIB

Kelurahan Gunungpuyuh Salurkan Bantuan Beras, Data Penerima Juga Dievaluasi

Senin, 16 November 2026 - 17:25 WIB

Ironi Ikon Kota: Renovasi Masjid Agung Sukabumi Hanya Mengandalkan Swadaya

Minggu, 15 November 2026 - 15:58 WIB

Oktober 2026! Inflasi Sukabumi Terkendali di 2,71 Persen, Pemkot Perkuat Stabilitas Pangan

Berita Terbaru