LITERASI MEDIA – Keterbatasan anggaran daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta kenaikan harga material konstruksi berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi pada tahun anggaran 2026.
Dari tiga proyek strategis yang sebelumnya direncanakan, hanya satu proyek yang tetap dilaksanakan. Sementara dua proyek lainnya terpaksa ditunda lantaran pemerintah daerah harus menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi fiskal yang tersedia.
Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi dan Pertamanan DPUTR Kota Sukabumi, Fajar Rahmansyah, mengatakan perencanaan ketiga proyek tersebut telah dilakukan sejak pertengahan hingga akhir 2025.
Namun, memasuki tahun anggaran 2026, kondisi keuangan daerah mengalami perubahan sehingga sejumlah program harus dievaluasi kembali.
“Awalnya kita mendapatkan amanah untuk menangani tiga proyek strategis. Namun, ketika memasuki tahun 2026, ternyata tidak semuanya bisa dilaksanakan. Hanya satu proyek yang tetap berjalan, salah satunya pembangunan Kecamatan Gunungpuyuh, karena tingkat urgensinya cukup tinggi, sedangkan dua proyek lainnya terpaksa kita tunda,” ungkap Fajar, Rabu (18/11).
Menurut Fajar, salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian anggaran tersebut adalah berkurangnya dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp58 miliar lebih.
Situasi tersebut membuat Pemerintah Kota Sukabumi harus melakukan penyesuaian belanja daerah, termasuk mempertimbangkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan, meskipun sejumlah proyek telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran sebelumnya, perubahan kondisi fiskal mengharuskan pemerintah daerah kembali menetapkan skala prioritas, terutama terhadap program yang dinilai lebih mendesak.
“Sebetulnya sudah dianggarkan, tetapi karena ada beberapa TKD yang tidak kita terima, akhirnya kita harus melakukan perubahan anggaran. Ada kebutuhan yang sifatnya lebih urgen, sehingga dua proyek lainnya kita tunda,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, kenaikan harga material konstruksi turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek. Fajar menyebut, perubahan nilai tukar dolar pada periode April hingga Juni 2026 berdampak terhadap harga sejumlah bahan bangunan.
Sementara perencanaan proyek sebelumnya masih mengacu pada standar harga lama, sehingga terjadi selisih harga yang diperkirakan mencapai sekitar 15 persen.
Bahkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga ikut berdampak terhadap biaya transportasi, distribusi material, hingga operasional pekerjaan konstruksi.
“Kalau pekerjaan tetap dipaksakan dengan kondisi harga yang sudah meningkat, tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Kenaikan dolar dan BBM dampaknya cukup luar biasa. Bahkan, untuk material sederhana seperti bahan cor saja, kenaikan harganya cukup terasa,” paparnya.
Fajar berharap, dua proyek strategis yang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 tersebut dapat kembali diusulkan pada 2027. Kendati demikian, pelaksanaannya tetap akan bergantung pada kondisi keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
Penundaan sejumlah proyek tersebut menjadi gambaran tantangan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya biaya konstruksi.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas, agar program pembangunan yang belum terlaksana tetap dapat diperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan









