LITERASIMEDIA.COM – Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) semestinya menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal dunia kerja sekaligus menambah pengalaman dan keterampilan. Karena itu, lingkungan tempat siswa menjalani PKL dituntut mampu memberikan rasa aman serta pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyoroti hal tersebut menyusul adanya dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang tengah menjalani PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
Menurut Budi, munculnya persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi pemerintahan yang menerima pelajar untuk menjalani PKL. Lingkungan kerja pemerintahan, kata dia, seharusnya mampu menjadi tempat yang memberikan pengalaman positif bagi siswa.
“Ya, artinya kita merasa prihatin atas kejadian yang terjadi. Yang seharusnya di dinas itu memberikan satu pendidikan untuk anak-anak PKL, ternyata ada kejadian itu. Tetapi ini menjadi pembelajaran buat semua,” ungkap Budi.
Ia menekankan, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah yang terjadi di satu instansi. Lebih jauh, kasus itu menjadi pengingat bagi seluruh pihak yang bekerja di lingkungan pemerintahan agar menjaga sikap dan memahami batasan dalam berinteraksi dengan para pelajar.
Budi meminta setiap pegawai yang berhadapan dengan siswa PKL memperhatikan tanggung jawabnya. Sebab, ketika pelajar ditempatkan di sebuah instansi, mereka bukan hanya hadir untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga berada dalam proses belajar dan membutuhkan lingkungan yang mendukung.
“Ya, saya mengingatkan aja kepada semua dan terhadap kita semua, janganlah bermain-main! Itu aja,” tegasnya.
Menurutnya, ketentuan mengenai perilaku dan disiplin aparatur pada dasarnya telah tersedia. Karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aturan tersebut, termasuk menjaga etika ketika berinteraksi dengan pelajar.
DPRD Kabupaten Sukabumi juga melihat pentingnya memastikan mekanisme pendampingan dan pengawasan terhadap siswa selama menjalani PKL berjalan dengan baik. Langkah tersebut diperlukan agar tujuan pendidikan dari program PKL tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik.
Budi kembali mengingatkan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan memiliki konsekuensi masing-masing. Ia meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh batasan perilaku di lingkungan kerja pemerintahan.
“Sistemnya udah jelas kok, untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Tetapi manakala memang melakukan itu juga, ya siap tanggung sendiri,” tandasnya. (Kio)
