LITERASI MEDIA – Melihat situasi kondisi politik yang saat ini berkembang, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menyoroti suatu ujian besar terhadap praktik berdemokrasi di Indonesia.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menyebut bahwa ujian tersebut tampak dari dua fenomena, diantaranya kegagalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menyerap aspirasi publik. Kemudian, maraknya tindakan represif oleh institusi kepolisian dalam merespons ekspresi ketidakpuasan tersebut.
“Eskalasi dari masalah sosial politik ini bukan hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi yang ada,” kata Aris, kepada literasimedia.com, Sabtu (29/8).
Maka dengan ini, lanjut Aris, DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan sikap, diantaranya menuntut agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum berupa pemecatan Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi NasDem atas pernyataan provokatif yang menyebabkan kerusuhan dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
“Kemudian menuntut agar DPR mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog atas tuntutan pembahasan kenaikan tunjangan fantastis DPR yang menyakiti hati rakyat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Aris, pihaknya juga menuntut Polri bertanggung jawab atas peristiwa tewasnya Alm. Affan Kurniawan (Driver Ojol) akibat terlindas mobil rantis Brimob, serta memecat oknum-oknum Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.
Selanjutnya, menuntut reformasi di tubuh Polri dengan menegaskan kembali tugas fungsi Polri mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi tameng para pejabat dalam menindas rakyat.
“Terakhir, kami menuntut Polri agar memastikan kepada seluruh jajaran di daerah untuk tidak melakukan tindakan represif kepada rakyat yang berdemonstrasi,” cetusnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
