LITERASI MEDIA – Suasana hangat dan penuh diskusi mewarnai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke sejumlah pabrik sepatu di Serang, Banten. Para legislator meninjau langsung ruang produksi, berbincang dengan manajemen, hingga menyerap aspirasi industri padat karya yang menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Namun di balik agenda formal tersebut, ada satu momen yang mencuri perhatian: kepedulian Iman Adinugraha terhadap nasib para tenaga kerja di kampung halamannya, Sukabumi.
Kepedulian yang Mengalir dari Suara Pekerja
Di sela dialog dengan manajemen PT Nikomas Gemilang, PT GSI Sukabumi, dan Ditjen IKFT Kementerian Perindustrian, Iman terlihat beberapa kali mencatat poin-poin penting yang disampaikan para pelaku industri. Bukan hanya soal mesin, produksi, atau ekspor—tetapi terutama soal manusia yang bekerja di baliknya.
Ketika mendapat giliran bicara, nada suara Iman berubah lebih tegas namun tetap mengalir dengan empati. Ia membawa isu yang selama ini menjadi keluhan banyak warga Sukabumi: pungutan liar dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja.
“Saya sampaikan dalam forum ini, bahwa praktik pungli tenaga kerja di Sukabumi masih marak terjadi,” ujar Iman, lantang namun jelas, seolah menyuarakan keresahan para pencari kerja yang selama ini tak tersampaikan.
Membela Pekerja Tanpa Diminta
Iman tidak menunggu momentum besar untuk bersuara. Ia menyisipkan keberpihakannya justru dalam forum yang dihadiri pihak-pihak strategis, perusahaan, kementerian, dan para pengawas industri.
Baginya, isu pungli bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk ketidakadilan yang menekan para pekerja dari kalangan bawah.
“Pungli ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra perusahaan. Kita tidak boleh membiarkan pekerja dibebani biaya liar hanya untuk bisa bekerja,” tegasnya.
Kepedulian ini ia bangun dari banyak percakapan dengan warga, tenaga kerja, hingga keluarga mereka. Keluhan yang datang berulang membuatnya bertekad membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Dorongan untuk Perusahaan dan Aparat
Iman menuturkan, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sukabumi sebenarnya sudah menunjukkan niat baik. Dalam forum tersebut, perwakilan manajemen PT Nikomas Gemilang dan PT GSI Sukabumi menyampaikan kesiapan untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka saluran pengaduan bagi korban pungli.
“Pihak perusahaan meminta kerja sama semua pihak, masyarakat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum, untuk melaporkan bila masih ditemukan oknum yang memeras tenaga kerja kita,” ungkap Iman.
Namun ia juga tahu bahwa membasmi pungli tidak cukup hanya dengan komitmen formal. Harus ada keberanian melapor dan jaminan bahwa pelapor akan dilindungi.
Karena itu, Iman mendorong agar kanal pengaduan perusahaan dibuat lebih ramah, mudah diakses, dan aman bagi pekerja.
Melihat Industri dengan Kacamata Kemanusiaan
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI kali ini, di mata Iman, bukan hanya urusan industri, tapi tentang manusia yang bekerja di balik mesin-mesin produksi. Tentang para anak muda yang berharap pekerjaan tanpa harus membayar, dan para orang tua yang bergantung pada gaji rutin untuk menghidupi keluarga.
“Kita ingin memastikan industri di Sukabumi berkembang dengan sehat, tanpa pungli dan praktik-praktik yang merugikan tenaga kerja. Mereka adalah tulang punggung industri, dan harus kita jaga,” tuturnya menutup diskusi.
Kehadiran Iman dalam forum tersebut bukan hanya menjalankan tugas sebagai legislator, tetapi memperlihatkan sisi lain seorang wakil rakyat yang membawa suara pekerja ke meja pembuat kebijakan. (Kio).
