LITERASI MEDIA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, meminta bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mempersulit pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan usaha.
Hal itu disampaikannya setelah menerima sejumlah laporan dari masyarakat di wilayah Sukabumi yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pinjaman usaha melalui program KUR.
“Banyak masyarakat datang ke saya mengadukan kesulitan mereka dalam mengakses KUR. Saya tegaskan kepada bank penyalur, apalagi yang dimiliki pemerintah, agar tidak mempersulit. KUR adalah amanah negara untuk membantu rakyat kecil,” ujar Iman usai menghadiri kegiatan pendidikan politik Partai Demokrat di Sukabumi, Selasa (17/6/2025).
Ia juga mengajak lembaga perbankan untuk aktif turun ke lapangan menjangkau pelaku usaha mikro yang membutuhkan permodalan, bukan hanya menunggu pengajuan datang.
Menurutnya, apabila proses pengajuan KUR tetap menyulitkan, masyarakat berisiko terjerat pinjaman rentenir hingga layanan pinjol ilegal yang justru merugikan.
“Program KUR ini sebenarnya sudah disusun dengan baik. Untuk pembiayaan dari Rp5 juta hingga Rp100 juta tidak perlu jaminan. Jadi, pelaksanaannya di lapangan jangan dibuat ribet,” tegasnya.
Iman menekankan bahwa penguatan sektor UMKM dan pariwisata di Sukabumi sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang mudah dijangkau masyarakat.
“Sektor UMKM dan pariwisata bisa jadi penggerak ekonomi daerah jika didukung akses permodalan yang ramah bagi rakyat kecil. KUR seharusnya hadir sebagai jawaban, bukan malah jadi beban,” katanya.
Ia pun meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja bank penyalur, termasuk BRI yang selama ini menjadi penyalur utama KUR, agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Negara sudah menyediakan programnya. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ayo kita dukung UMKM agar bisa tumbuh dan bersaing,” tutup Iman. (Nur).
