Persoalan Status Lahan Dominasi Aspirasi Warga Saat Reses Asep Rizwan di Cikakak

- Penulis

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASIMEDIA – Permasalahan status kepemilikan tanah menjadi isu utama yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra, Asep Rizwan Efendi, di SDN Ciranji, Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan serap aspirasi tersebut dihadiri perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungan mereka. Selain isu pertanahan, masyarakat juga mengusulkan peningkatan infrastruktur serta dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga menyoroti adanya persoalan tumpang tindih status kepemilikan lahan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Mereka berharap ada langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya konflik di kemudian hari.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi Bahas Raperda Prakarsa Ekonomi Kreatif

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asep Rizwan Efendi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, reses menjadi sarana penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan. Nantinya akan diinput melalui sistem perencanaan pembangunan daerah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah ke depan,” ujarnya.

Baca Juga :  Transformasi Layanan Kesehatan, RSUD R Syamsudin SH Bidik Status RS Pendidikan

Asep menambahkan, persoalan pertanahan menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut kepastian hak masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar permasalahan tersebut memperoleh solusi yang jelas.

“Kami berharap aspirasi yang disampaikan warga, khususnya terkait status lahan yang tumpang tindih, dapat segera ditindaklanjuti karena menyangkut kepentingan dan kepastian hukum masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat tersampaikan dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. (kio)

 

Berita Terkait

Tekan Peredaran Miras Ilegal, Polres Sukabumi Kota Musnahkan 2.135 Botol
Kurun Tiga Bulan, Polisi Ungkap 41 Kasus Narkoba di Sukabumi, 45 Tersangka Diamankan
Pemprov Jabar Ungkap Dasar Hukum hingga Pengawasan Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar
Pipa Baru Dipasang Berulang Kali Bocor, DPUTR Kota Sukabumi Respons Keluhan Warga
Disorot GMII, Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar Dijelaskan UPTD Bina Marga Jabar
Tak Hanya Jaga Kamtibmas, Polres Sukabumi Kota Fasilitasi Lapangan Kerja
Pemasangan Pipa Meteran Air di Gunungpuyuh Sukabumi Tuai Keluhan Warga
Operasi Gabungan Tiga Hari, Pemkot Sukabumi Himpun Rp93,2 Juta dari Pajak Kendaraan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 14:13 WIB

Tekan Peredaran Miras Ilegal, Polres Sukabumi Kota Musnahkan 2.135 Botol

Kamis, 12 November 2026 - 12:59 WIB

Kurun Tiga Bulan, Polisi Ungkap 41 Kasus Narkoba di Sukabumi, 45 Tersangka Diamankan

Rabu, 11 November 2026 - 21:32 WIB

Pemprov Jabar Ungkap Dasar Hukum hingga Pengawasan Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar

Rabu, 11 November 2026 - 20:00 WIB

Pipa Baru Dipasang Berulang Kali Bocor, DPUTR Kota Sukabumi Respons Keluhan Warga

Rabu, 11 November 2026 - 18:40 WIB

Disorot GMII, Proyek Jalan Merbabu Rp16,59 Miliar Dijelaskan UPTD Bina Marga Jabar

Berita Terbaru