LITERASIMEDIA – Aktivitas perikanan di kawasan Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menyimpan potensi ekonomi yang tidak kecil. Dalam kondisi musim ikan, perputaran uang dari hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap hari. Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diimbangi kemudahan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat pesisir.
Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan. Ia mendorong PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka unit perbankan di Ujunggenteng.
Menurut Dadang, keberadaan layanan perbankan di kawasan pesisir bukan sekadar untuk memudahkan transaksi, tetapi juga menjadi jalan bagi nelayan memperoleh akses pembiayaan yang aman. Dengan begitu, masyarakat tidak terus bergantung pada rentenir, pinjaman online ilegal, maupun praktik keuangan berisiko seperti judi online.
Dorongan tersebut disampaikan Dadang saat menghadiri sosialisasi bertajuk “Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital”, Kamis (12/11).
Ia memaparkan, Ujunggenteng memiliki hampir 1.000 nelayan dengan sekitar 600 unit perahu. Ketika musim ikan tiba, satu perahu bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 juta dalam sehari.
“Kalau dikalikan 600 perahu, berarti ada sekitar Rp600 juta putaran uang hasil tangkapan nelayan per hari di Ujunggenteng. Ini potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu didukung dengan fasilitas layanan keuangan yang memadai,” ujar Dadang.
Jika dihitung dalam satu bulan, perputaran uang tersebut diperkirakan mencapai Rp18 miliar. Besarnya aktivitas ekonomi itu, menurutnya, menjadi alasan kuat bagi BJB untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat pesisir.
“Kami mendorong BJB agar segera membikin unit BJB di Ujunggenteng. Kehadiran unit ini juga untuk mempermudah nelayan mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan yang cukup menggunakan pas kecil perahu, di mana pas kecil ini sekaligus sebagai rekomendasi belanja BBM bersubsidi,” tambahnya.
Dadang berharap, kemudahan pembiayaan melalui lembaga keuangan resmi dapat memberikan pilihan pendanaan yang lebih terjangkau bagi nelayan. Terlebih, kebutuhan modal untuk operasional melaut kerap menjadi bagian penting dalam keberlangsungan usaha perikanan.
Di sisi lain, persoalan literasi keuangan juga menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan agar tidak mudah terjerat pinjaman ilegal maupun kejahatan keuangan digital.
Melalui kegiatan tersebut, OJK bersama BJB dan BJB Syariah berupaya mendekatkan layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko transaksi keuangan digital yang merugikan.
Sosialisasi ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga penggiat lingkungan. Turut hadir perwakilan BJB Palabuhanratu dan Kepala Desa Ujunggenteng.
Besarnya potensi ekonomi perikanan di Ujunggenteng menunjukkan bahwa kawasan pesisir memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang mudah diakses, termasuk layanan perbankan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kehadiran perbankan formal diharapkan tidak hanya memperlancar transaksi hasil tangkapan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nelayan sekaligus menjadi salah satu upaya melindungi masyarakat dari jeratan praktik keuangan ilegal. (Kio)









