LITERASI MEDIA- Belum Lama Ini, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena kemunculan pola baru dalam praktik ekonomi nasional yang ia sebut sebagai ‘serakahnomics’.
Menurutnya, pendekatan ini mencerminkan tindakan tamak yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan bahkan berpotensi melanggar konstitusi.
“Sekarang kita menghadapi fenomena baru, saya kira sebelumnya cuma ada mazhab-mazhab ekonomi biasa. Ternyata muncul mazhab ekonomi baru, yang saya namakan serakahnomics,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Penutupan Kongres PSI 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, pasa Minggu 20 Juli.
Ia menilai serakahnomics adalah bentuk keserakahan yang tak lagi peduli pada norma moral, aturan hukum, maupun keberpihakan terhadap kepentingan bangsa.
“Model seperti ini tidak diajarkan di kampus-kampus ekonomi. Ini ilmu murni soal keserakahan,” lanjutnya.
Prabowo menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Ia menilai Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi masih saja terdapat oknum yang terus berbuat curang.
Menurutnya, tindakan mereka bukan didorong oleh logika atau kebutuhan, melainkan oleh sifat serakah yang sudah mengakar kuat.
“Kita ini punya sumber daya luar biasa, tapi maling-malingnya juga luar biasa. Sudah berkali-kali diberi peringatan tetap tidak kapok. Saya benar-benar prihatin, karena mereka ini sudah tidak bisa dikatakan bertindak rasional. Ini murni karena serakah,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta menegakkan hukum yang berlaku.
“Saya hanya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keberanian untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan praktik kejahatan ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
“Kalau setiap tahun Rp100 triliun, lima tahun bisa Rp1.000 triliun. Ini bentuk kejahatan ekonomi yang luar biasa,” ungkapnya.
Dirinya pun memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik ekonomi yang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga melawan hukum.
“Tunggu tanggal mainnya,” tandasnya.
Itulah, informasi yang kami kutip dari berbagai sumber (Fa). Semoga bermanfaat!
