LITERASI MEDIA – Presiden Prabowo Subianto mengetahui dugaan penyelewengan di pemerintahan setelah memimpin negara ini selama 299 hari atau sejak 20 Oktober 2024.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat pidato kenegaraan di sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8). Setelah menjadi presiden, dia memahami betapa besar tantangan Indonesia termasuk angka penyelewengan di semua level pemerintahan.
“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (16/8).
Prabowo juga menyoroti konsep pengawasan dalam negara modern sangat diperlukan. Jika sebuah negara tanpa pengawasan berpotensi menjadi negara korup.
Sepanjang sejarah umat manusia, lanjut dia, kekuasaan absolut juga diiringi korup secara absolut.
“Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan jadi korup secara absolut,” kata Prabowo.
Ia juga memahami korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Menurutnya, perilaku korup bahkan terjadi di sema level institusi bahkan Badan Usaha Milik negara (BUMN).
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan tak ingin membiarkan dan menutupi perilaku korup. Masyarakat Indonesia, katanya, harus tahu fakta tersebut.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tukasnya.
Sumber Berita: CNN Indonesia
