LITERASI MEDIA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, angkat bicara terkait munculnya kasus keracunan makanan pada sejumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa titik di Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut, namun mengingatkan agar insiden itu tidak dijadikan alasan untuk melemahkan program yang dinilai memiliki tujuan mulia bagi generasi bangsa.
“Saya sangat prihatin, tetapi jangan sampai kejadian ini membuat kita pesimis terhadap MBG. Program ini lahir dari pemikiran dan niat tulus Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan gizi yang cukup,” ujar Iman, Kamis (9/10).
Iman menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM lokal di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, upaya perbaikan dan pengawasan justru perlu diperkuat agar tujuan besar program ini tidak terganggu.
“Presiden berharap dapur-dapur MBG bisa memberdayakan UMKM sekitar, membeli bahan pangan dari produsen lokal, agar ekonomi rakyat ikut bergerak. Maka dari itu, jangan karena ada satu dua kejadian, semangat besar ini padam,” tegasnya.
Terkait dengan peristiwa keracunan, Iman mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur MBG, terutama dalam hal kebersihan, penyimpanan bahan pangan, dan pengawasan mutu makanan. Ia juga meminta agar seluruh pengelola dapur bekerja lebih hati-hati dan profesional.
“Kami di DPR RI terus mengawasi jalannya program ini. Saya imbau pengelola dapur agar lebih teliti dalam pengolahan dan penyajian makanan. Kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa penegakan sanksi terhadap dapur atau pihak yang lalai perlu diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi dan penilaian.
“BGN pasti akan menilai apakah dapur yang terindikasi layak dilanjutkan atau perlu dihentikan. Mereka juga sedang memperbaiki sistem dan SOP agar keamanan pangan dalam program ini semakin ketat,” jelasnya.
Politisi Demokrat itu juga menyoroti pentingnya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan pengawasan di lapangan. Ia menilai, karena MBG merupakan program baru berskala nasional, wajar jika pada tahap awal masih ditemukan sejumlah kekurangan.
“Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Jangan sampai masalah teknis justru menghambat niat besar Presiden untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bergizi baik,” tutur Iman.
Ia pun menutup dengan pesan agar seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pengelola dapur, maupun masyarakat, tetap mendukung dan ikut mengawal keberhasilan program tersebut.
“Tujuan utama MBG bukan hanya memberi makan, tapi memastikan masa depan bangsa ini lebih sehat. Karena itu, evaluasi boleh, tapi dukungan jangan berhenti,” pungkasnya. (Kio).
