LITERASI MEDIA – Di tengah polemik yang melingkupi program wakaf produktif Pemerintah Kota Sukabumi, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Drs. Lutfi Achmad, angkat bicara.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada substansi program, melainkan pada pola komunikasi publik yang belum berjalan efektif.
Menurut Lutfi, gelombang reaksi masyarakat, mulai dari aksi unjuk rasa hingga pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD, menunjukkan bahwa ada celah besar dalam penyampaian pesan dan pelibatan publik sejak awal.
“Komunikasi yang efektif dan tutur kata yang baik adalah kunci keberhasilan setiap program. Tanpa itu, program sebagus apa pun bisa tersandung di tengah jalan,” ujar Lutfi saat ditemui, belum lama ini.
Masalah Bukan di Program, Tapi di Komunikasi
Lutfi menegaskan, wakaf produktif sejatinya merupakan gagasan positif. Namun, lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi lintas elemen membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.
“LSM, ormas, mahasiswa, media, hingga lembaga resmi lainnya seharusnya diajak rembuk sejak awal. Kalau komunikasi dari awal berjalan baik, saya yakin gejolak seperti sekarang bisa dihindari,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam pemerintahan modern, fungsi komunikasi publik bukan sekadar pelengkap, tetapi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik.
Tim Komunikasi Harus Bekerja Nyata
Dalam pandangannya, Lutfi menyoroti peran tim komunikasi dan tenaga ahli Pemkot Sukabumi yang dinilainya belum optimal.
“Kalau mereka digaji dari APBD, itu uang rakyat. Maka harus ada nilai tambah—bukan hanya menerima SK dan gaji tanpa kinerja,” tegasnya.
Menurutnya, Wali Kota Sukabumi membutuhkan tim komunikasi yang representatif, yang mampu menjembatani aspirasi warga sekaligus menyampaikan kebijakan secara jelas dan terbuka.
“Wali kota tidak bisa berjalan sendiri. Harus dibantu oleh tim yang paham cara berbicara dengan masyarakat dan mengerti konteks sosialnya,” imbuhnya.
Wakaf Produktif: Potensi Besar yang Perlu Dikelola Bijak
Lutfi menilai, kisruh soal program wakaf produktif seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal dilakukan dengan transparansi dan koordinasi yang matang.
“Wakaf itu bukan hal baru, dan bukan sesuatu yang dilarang. Banyak daerah lain berhasil karena komunikasi publiknya baik dan melibatkan semua pihak. Di Sukabumi, yang kurang hanya penyamaan frekuensi,” jelasnya.
Ia menambahkan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
“Jangan sampai program sudah diluncurkan, tapi komunikasinya belum siap. Semua unsur harus dilibatkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Gerindra Tetap Jadi Penyeimbang
Menanggapi hubungan politik antara Partai Gerindra dan Pemkot Sukabumi, Lutfi menegaskan bahwa partainya tetap terbuka untuk berdialog selama tujuannya untuk kepentingan publik.
“Kami welcome jika untuk kebaikan masyarakat. Tapi kalau hanya untuk lobi politik, kami tidak tertarik. Gerindra bukan partai yang mengejar bagi-bagi kekuasaan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan posisi Gerindra sebagai kekuatan penyeimbang di Kota Sukabumi.
“Gerindra tidak mencari keuntungan. Kami ingin perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Kalau pemerintah berpihak pada rakyat dan berjalan sesuai aturan, kami pasti mendukung,” pungkasnya. (kio).
