LITERASI MEDIA – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat terus menuai sorotan. Program yang sejatinya diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi siswa justru menimbulkan polemik karena berulang kali dikaitkan dengan kasus keracunan makanan.
Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rohmat Hidayat, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena tersebut. Menurutnya, MBG tidak hanya gagal memberikan manfaat optimal, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa.
“Banyak dapur penyedia MBG yang diduga hanya menjadikan program ini sebagai ajang bisnis. Aspek kehigienisan dan kelayakan gizi terabaikan, sehingga timbul kasus keracunan yang mengancam nyawa,” tegas Rohmat, belum lama ini.
Rohmat menilai pemerintah daerah maupun pusat terkesan menutup mata meskipun kasus serupa sudah sering terjadi. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dibiarkan menjadi ladang keuntungan pihak tertentu dengan mengorbankan kesehatan masyarakat.
Atas dasar itu, KNPI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menindak tegas dapur penyedia MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sesuai aturan Kementerian Kesehatan.
“Jika ada dapur yang melanggar hingga menyebabkan siswa keracunan massal, hentikan kerja sama dan beri sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rohmat.
Selain itu, lanjut Rohmat, KNPI juga meminta Gubernur Jawa Barat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota. Bila ditemukan SPPG tanpa SLHS, dapur tersebut harus segera ditutup.
“SLHS adalah syarat mutlak sebagai jaminan kelayakan higienis dan sanitasi. Tanpa itu, dapur tidak boleh beroperasi,” pungkasnya. (Boy)
