Wali Kota Sukabumi Tekankan Hal Ini dalam Musrenbang RKPD 2027

- Penulis

Rabu, 8 April 2026 - 12:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASI MEDIA – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan Kota Sukabumi.

Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan visi Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.

“Musrenbang ini harus mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ayep saat membuka Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2027, yang digelar Bappeda, di Gedung Juang 45, pada Rabu (8/4).

Dalam paparannya, Ayep mengungkapkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tercatat sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,23, angka kemiskinan menurun menjadi 6,90 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,19 persen, meskipun masih di atas rata-rata provinsi.

Dari sisi fiskal, tambah Ayep, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54,5 miliar atau 12,47 persen. Pada 2026, PAD kembali ditargetkan meningkat sebesar Rp44,14 miliar atau 8,98 persen.

Baca Juga :  Melalui MWKT, Rangga Agustian Resmi Nahkodai Ketua Karang Taruna Kelurahan Gunungpuyuh

Peningkatan tersebut turut memperkuat kapasitas fiskal daerah, dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat dari 32,82 persen pada 2024 menjadi 37,17 persen pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 45,64 persen pada 2026.

“Penguatan fiskal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan capaian prestasi sepanjang 2025 dengan total 131 penghargaan yang diraih, terdiri dari empat tingkat internasional, 21 nasional, dan 106 tingkat provinsi. Capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pun disebut berada dalam kategori positif.

Namun demikian, Ayep mengingatkan, perencanaan pembangunan tahun 2027 tetap menghadapi sejumlah tantangan, baik global maupun lokal. Tekanan ekonomi global, risiko geopolitik, hingga perlambatan konsumsi menjadi faktor eksternal.

Sementara di tingkat daerah, sejumlah isu strategis mencakup dampak operasional Tol Bocimi Seksi 3, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyiapan kawasan industri, peningkatan lapangan kerja, serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Sukabumi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, antara lain penurunan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik.

“Selain itu juga, pengelolaan sampah modern dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah selatan, juga menjadi fokus utama,” ucapnya.

Baca Juga :  Bobby Maulana Hadiri WJF 2025, Dorong Inspirasi Penguatan Ekraf dan Kebudayaan Daerah

Ayep mengajak seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga komunitas, untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan konstruktif. “Pembangunan harus inklusif dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan Musrenbang tingkat kota merupakan tahap akhir dari rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah.

Menurutnya, penyusunan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mengacu pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengendalian ketimpangan. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi karena berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

“Berbagai persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih telah terpetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar intervensi kebijakan,” akunya.

Hasan menambahkan, dengan pendekatan berbasis data dan transparansi, pemerintah berharap setiap program pembangunan yang dijalankan dapat tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. (***)

Berita Terkait

BPKPD: Kas Daerah Kota Sukabumi Hingga 31 Maret 2026 Capai Rp47 Miliar
RS Bunut Pastikan Pelaku Pembacokan Warga di Gununugguruh Alami Gangguan Jiwa
Lapas Kelas IIB Sukabumi Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine, Ini Hasilnya!
Perkuat Revisi RTRW Berkelanjutan, Bappeda Kota Sukabumi Susun KLHS
Inovasi Layanan Pengantaran Pasien Tanpa Keluarga Kini Hadir di RSUD R Syamsudin SH
RSUD R Syamsudin SH Jalin Kolaborasi dengan SCCR, Ini Tujuannya!
DPC PKB Kota Sukabumi Gelar Muscab ke-VI, Agus Samsul: Fokus Konsolidasi dan Target Peningkatan Kursi
Pastikan Kenyamanan dan Keselamatan, DPUTR Kota Sukabumi Tangani Jalan Rusak
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 13:27 WIB

BPKPD: Kas Daerah Kota Sukabumi Hingga 31 Maret 2026 Capai Rp47 Miliar

Rabu, 8 April 2026 - 12:47 WIB

Wali Kota Sukabumi Tekankan Hal Ini dalam Musrenbang RKPD 2027

Rabu, 8 April 2026 - 12:39 WIB

RS Bunut Pastikan Pelaku Pembacokan Warga di Gununugguruh Alami Gangguan Jiwa

Senin, 6 April 2026 - 14:48 WIB

Lapas Kelas IIB Sukabumi Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine, Ini Hasilnya!

Senin, 6 April 2026 - 12:52 WIB

Perkuat Revisi RTRW Berkelanjutan, Bappeda Kota Sukabumi Susun KLHS

Berita Terbaru