LITERASI MEDIA – Di tengah dinamika fiskal nasional yang menuntut efisiensi, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki hadir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10).
Rapat tersebut menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk menyamakan langkah menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Ayep menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
“Kunci pengelolaan keuangan daerah adalah efisiensi. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ayep Zaki usai rapat.
Menurutnya, penyesuaian TKD menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Ayep juga menekankan bahwa Pemkot Sukabumi akan memprioritaskan belanja yang benar-benar produktif dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Belanja daerah harus efektif. Pendapatan dan pengeluaran harus seimbang agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah,” imbuhnya.
Dalam paparan rapat itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa beberapa daerah menunjukkan peningkatan signifikan pada belanja moda, bahkan hingga 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya, sebagai bentuk pergeseran kebijakan ke arah pembangunan produktif.
Menanggapi hal itu, Ayep menilai tren tersebut positif selama tetap dikawal dengan prinsip akuntabilitas.
“Belanja modal memang perlu ditingkatkan, tetapi pengelolaannya harus transparan dan terukur. Kita ingin setiap proyek benar-benar membawa manfaat ekonomi bagi warga Sukabumi,” jelasnya.
Saat ini, kondisi keuangan Kota Sukabumi tergolong stabil dengan rasio pendapatan mencapai 75 persen dan belanja sekitar 70 persen. Ayep menyebut, pihaknya berupaya agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat ditekan seminimal mungkin.
“Kalau bisa, tidak ada SILPA besar. Artinya, anggaran benar-benar terserap optimal untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Rapat yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Jawa Barat ini menjadi momentum evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat arah kebijakan fiskal menuju tata kelola keuangan yang lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.
“Bagi kami di Sukabumi, prinsipnya sederhana: setiap rupiah dari APBD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” tukas Ayep Zaki. (Kio).
