LITERASI MEDIA – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kinerja keuangan daerah yang sehat dan berdaya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) melalui Zoom Meeting Room bersama Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10).
Dalam rakor tersebut dibahas dua isu penting, yakni percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, serta pengendalian harga beras sebagai salah satu komoditas strategis rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kota Sukabumi, Asisten Daerah II, Kepala Bappeda, Kadin, DKP3, Diskumindag, dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Sukabumi.
Dari laporan terbaru, Kota Sukabumi mencatat prestasi membanggakan. Per akhir September 2025, Kota Sukabumi menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional dalam persentase realisasi pendapatan APBD kota, yakni sebesar 75,94 persen, dan masuk dalam kelompok 20 kota dengan realisasi pendapatan terbesar di Indonesia.
Tak hanya itu, dalam hal realisasi belanja daerah, Sukabumi menempati urutan ke-3 terbaik di Indonesia, dengan capaian 70,08 persen.
Angka ini dinilai ideal karena menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
“Selisih antara pendapatan dan belanja yang seimbang menandakan pengelolaan keuangan kita sehat, risiko gagal bayar rendah, dan tidak ada pengendapan dana di kas daerah,” jelas Ayep Zaki.
Meski begitu, Wali Kota Ayep menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Ia menilai masih ada ruang evaluasi dan peningkatan kinerja agar ke depan realisasi APBD dapat lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya apresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah, tapi kita belum boleh puas. Setiap tahun ada target baru, dan kuncinya semua harus kompak dan solid agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegasnya.
Ayep juga menambahkan, percepatan realisasi belanja bukan sekadar memenuhi angka, tetapi memastikan dana publik terserap untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi masyarakat.
“Semakin cepat uang berputar di daerah, semakin banyak kegiatan ekonomi tumbuh, dan itu artinya kesejahteraan ikut meningkat,” tuturnya.
Dengan capaian ini, Kota Sukabumi semakin menunjukkan diri sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang disiplin, transparan, dan adaptif terhadap arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Kio).
