LITERASI MEDIA – Hasil pemeriksaan sementara terhadap proyek pekerjaan Jalan Gudang Kota Sukabumi menemukan adanya kekurangan pada sejumlah item pekerjaan. Temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui rekomendasi resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Auditor Inspektorat Kota Sukabumi, Saepul Rahman, menjelaskan bahwa pemeriksaan saat ini baru mencakup dua item pekerjaan, yakni pekerjaan pengaman dan pengupasan.
“Kalau untuk pekerjaan pengaman, panjangnya sudah sesuai kontrak bahkan lebih. Tapi dari sisi nilai memang ada beberapa yang kurang, nanti akan kami analisis dulu sebelum disampaikan ke PPK,” ujarnya, Rabu (22/4).
Sementara itu, pada pekerjaan pengupasan ditemukan adanya kekurangan panjang sekitar 1,5 meter. Kekurangan tersebut wajib segera diperbaiki oleh pihak kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk pengupasan, masih ada kekurangan sekitar 1,5 meter dan itu harus dikerjakan kembali,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, perbedaan metode pengukuran diduga menjadi penyebab selisih tersebut. Pihak kontraktor menggunakan alat ukur roda dorong, sedangkan tim pemeriksa menggunakan meteran gulung (roll), yang berpotensi menimbulkan perbedaan hasil.
“Kemungkinan ada perbedaan saat pengukuran. Mereka pakai meteran roda, kami pakai meteran roll. Biasanya memang ada selisih, tapi ini cukup fatal karena bisa mengurangi nilai pekerjaan,” katanya.
Atas temuan tersebut, Inspektorat akan menyampaikan rekomendasi secara tertulis agar kontraktor melakukan penambahan pekerjaan penggalian sesuai kekurangan yang ditemukan.
Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan juga akan berlanjut pada item pekerjaan lainnya, seperti pengecoran dan pembesian.
“Ke depan, item lain seperti pengecoran dan pembesian juga akan kita periksa. Untuk saat ini yang menjadi catatan adalah panjang penggaliannya,” tambahnya.
Meski demikian, karena proyek masih dalam masa kontrak, perbaikan masih dapat dilakukan oleh pihak pelaksana. Peringatan pun akan diberikan, baik secara lisan maupun tertulis, agar segera menindaklanjuti hasil temuan.
Terkait ketidakhadiran pihak penyedia dan konsultan dalam proses pemeriksaan, ia menegaskan hal tersebut menjadi ranah koordinasi antara PPK dengan penyedia jasa dan konsultan proyek.
“Pada dasarnya Inspektorat bertugas melakukan pembinaan kepada PPK. Selanjutnya, PPK yang menindaklanjuti kepada penyedia dan konsultan,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
