LITERASI MEDIA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi terus memantau pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat. Hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 14 sekolah dasar (SD) telah menjalankan program tersebut, dengan dua sekolah di antaranya telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdikbud Kota Sukabumi, Dadi Rulanto, menjelaskan bahwa 12 SD lainnya telah mencapai progres sekitar 70 persen. Penyelesaian pekerjaan masih menunggu pencairan sisa anggaran sebesar 30 persen dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembahasan anggaran perubahan.
Sementara itu, pelaksanaan revitalisasi di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) baru berjalan di dua sekolah. Salah satunya SMP Negeri 2 yang progres pekerjaannya masih sekitar 25 persen karena baru memulai pelaksanaan program.
“Untuk SD, ada 14 sekolah yang sudah berjalan. Dua sekolah sudah 100 persen, sedangkan 12 sekolah lainnya berada di angka 70 persen karena masih menunggu anggaran 30 persen berikutnya dari pusat,” ujar Dadi.
Selain mengawal pekerjaan yang sedang berlangsung, Disdikbud Kota Sukabumi juga menyoroti kepastian bantuan revitalisasi bagi 11 SD yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Menurut Dadi, hingga saat ini status perjanjian kerja sama (PKS) untuk sekolah-sekolah tersebut belum tersedia di aplikasi. Status pengajuan masih menunjukkan tanda merah karena pemerintah pusat masih menunggu kepastian anggaran perubahan.
Disdikbud pun masih menunggu arahan Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan penandatanganan PKS pada tahun ini atau dialihkan ke tahun 2027.
“Fokus kami sekarang memaksimalkan program tahun 2026, termasuk kepastian untuk 11 sekolah dasar tersebut. Kami harus melihat arahan kementerian, terutama terkait anggaran dan waktu pelaksanaan, agar kepala sekolah tidak terbebani dengan tenggat waktu yang terlalu mepet di akhir tahun,” katanya.
Dadi menjelaskan, penentuan penerima bantuan revitalisasi sekolah mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut menjadi dasar kementerian untuk menilai kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk tingkat kerusakan ruang kelas dan bangunan.
Usulan bantuan dapat disampaikan oleh berbagai pihak. Namun, keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi faktual yang tercatat dalam Dapodik. Sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan berdasarkan data tersebut berpeluang mendapatkan bantuan meskipun tidak diusulkan secara langsung oleh pihak tertentu.
Disdikbud berharap program revitalisasi dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di Kota Sukabumi, terutama sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak.
Dadi menyebutkan, SD Cibungur telah mengikuti bimtek dan diharapkan segera memperoleh bantuan. Sementara itu, SD Kabandungan masih belum mendapatkan undangan bimtek, sehingga diharapkan dapat masuk dalam program bantuan pada tahun berikutnya.
“Kami berharap semakin banyak satuan pendidikan di Kota Sukabumi yang mendapatkan bantuan, khususnya sekolah-sekolah yang kondisinya sudah mendesak untuk diperbaiki,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan, Disdikbud juga melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran pelaksanaan (RAP).
Pemantauan dilakukan secara berkala, terutama ketika progres pekerjaan mencapai sekitar 50 hingga 70 persen. Disdikbud berkoordinasi dengan konsultan pengawas untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lokasi bersama fasilitator dari pemerintah pusat. Untuk pekerjaan yang telah mencapai 100 persen, pemeriksaan lebih lanjut akan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangannya.
“Kami pantau pekerjaan sesuai RAP. Ketika progres mencapai 50 atau 70 persen, kami kembali mengecek perkembangan dan menanyakan kendala kepada konsultan pengawas. Kami ingin memastikan seluruh pekerjaan berjalan dengan baik,” kata Dadi.
Ia menegaskan, untuk saat ini Disdikbud Kota Sukabumi akan memprioritaskan penyelesaian dan kepastian pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026, khususnya bagi 11 SD yang masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
Kepastian mengenai jadwal, anggaran, dan perjanjian kerja sama akan menjadi pertimbangan utama sebelum program dilaksanakan, sehingga proses revitalisasi dapat berjalan efektif dan tidak terkendala keterbatasan waktu di penghujung tahun. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
