LITERASI MEDIA – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menilai Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi yang berdampak terhadap kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga kualitas demokrasi.
Organisasi mahasiswa tersebut pun menggelar kegiatan bertajuk Mimbar Rakyat sebagai ruang penyampaian aspirasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan publik, yang berlangsung di Bundaran Tugu Adipura Kota Sukabumi, Senin (15/6).
Kabid Politik, Hukum, dan HAM DPC GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana, mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ancaman kenaikan harga energi, serta tingginya angka pengangguran menjadi indikator adanya persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Rakyat saat ini dihadapkan pada semakin mahalnya biaya hidup. Harga kebutuhan pokok meningkat, ketergantungan terhadap impor masih tinggi, ditambah tekanan harga energi dunia yang berpotensi membebani masyarakat, terutama kelompok miskin dan kelas menengah,” kata Gilang dalam keterangan resminya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional masih rentan terhadap gejolak global dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian ekonomi sebagaimana amanat konstitusi.
Selain persoalan ekonomi, GMNI juga menyoroti arah pembangunan nasional yang dinilai belum efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai program strategis pemerintah yang menyerap anggaran besar disebut belum mampu menekan angka pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, maupun mengatasi persoalan lingkungan.
Gilang menyebut sejumlah program prioritas pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi efektivitas, keberlanjutan fiskal, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami menilai program-program unggulan yang membutuhkan pembiayaan besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat, baik dari aspek pengelolaan anggaran maupun dampaknya,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut GMNI, program tersebut memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu didukung tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta indikator keberhasilan yang terukur agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal dan perlambatan ekonomi global, GMNI mendorong pemerintah lebih memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan industri nasional, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Tak hanya itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Mereka menilai terdapat gejala melemahnya supremasi sipil dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang berpotensi menggerus prinsip negara hukum dan semangat reformasi.
“Kondisi bangsa hari ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kepemimpinan dan tata kelola negara. Ketika kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat dan demokrasi semakin tergerus, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Mimbar Rakyat, DPC GMNI Sukabumi Raya berharap dapat menghadirkan ruang konsolidasi, pendidikan politik, dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan negara. Organisasi tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan dan mendorong pembangunan nasional yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
