LITERASI MEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) kini telah meresmikan Jembatan Kopeng, di Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, pada Kamis (6/11).
Acara peresmian Jembatan Kopeng ini langsung dipimpin Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, jajaran Forkopimda, serta masyarakat sekitar.
H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa pentingnya kemandirian daerah dalam membangun kotanya sendiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu hasilnya yaitu dengan dibangunnya Jembatan Kopeng ini. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Kopeng ini sepenuhnya dibiayai dari anggaran daerah.
“Alhamdulillah, tahun ini pendapatan asli daerah kita meningkat. Karena itu, kita bisa mulai membangun daerah ini dengan lebih cepat. Jembatan Kopeng ini menjadi pembangunan pertama yang bersumber dari PAD, diikuti oleh pembangunan Gedung Dekranasda dan Gapura Pintu Masuk Kota Sukabumi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan di Kota Sukabumi dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu pajak daerah, pajak provinsi, dan pajak nasional (APBN).
“Negara ini berdiri dan berkembang karena pajak serta pendapatan lainnya. Untuk tahun 2026, kita sudah merencanakan pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh, perbaikan Gedung Aher agar lebih fungsional untuk masyarakat, serta pembangunan jembatan penghubung dari Cibeureum ke pusat perkantoran. Kita juga akan membuat Lapang Merdeka kedua di Cibeureum,” jelasnya.
Wali Kota menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Masyarakat harus tahu uang itu kemana dan digunakan untuk apa. Pembangunan harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh dikorupsi. Saya akan mengontrol dan menegakkan hukum dengan tegas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa membangun kota harus dimulai dari kemampuan sendiri. “Kalau kita ingin rumah yang bagus, harus dibangun dengan uang kita sendiri. Begitu juga dengan kota ini, jika ingin maju, PAD-nya harus besar,” katanya.
Lebih lanjut, H. Ayep Zaki mengajak seluruh masyarakat Kota Sukabumi untuk taat membayar pajak dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
“Bayarlah pajak dan PBB-P2, karena uangnya kembali untuk kepentingan kita semua. Mari kita kompak dan solid untuk menjadikan Sukabumi sebagai kota paling top,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Sukabumi, Sony Hermanto, menambahkan bahwa proyek Jembatan Kopeng ini merupakan implementasi dari kebijakan reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana.
“Ini bentuk respon cepat pemerintah. Yang penting anggarannya tersedia. Karena itu, BTT untuk 2026 akan kita tambah supaya kegiatan darurat bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Sony menambahkan, pembangunan jembatan ini memerlukan biaya sebesar Rp1,9 miliar dengan spesifikasi panjang 12 meter dan lebar 7,2 meter, berkapasitas beban hingga 50 ton.
“Kalau bicara nilai, tinggal dicek saja, wajar atau tidak, karena konstruksi jembatan itu rumit, terutama pondasinya di bawah. Masa pemeliharaan pascapembangunan enam bulan,” cetusnya.
Selain meningkatkan konektivitas warga, proyek ini juga berdampak sosial. Sebanyak 30 warga yang terdampak akibat putusnya jembatan sebelumnya telah menerima santunan.
“Kami berharap jembatan ini jadi contoh proyek PAD yang berkualitas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
