LITERASIMEDIA.COM – Persoalan parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi dinilai tidak cukup diselesaikan dengan penetapan tarif. Di balik Program Parkir Wisata Someah, ada pekerjaan yang lebih besar, yakni memastikan wisatawan memperoleh pengalaman berkunjung yang aman, nyaman, dan sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menilai penerapan tarif parkir yang transparan merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan wisatawan. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi pembenahan fasilitas dan kualitas pelayanan di kawasan wisata.
“Tarif yang jelas memang penting, tetapi wisatawan juga berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan,” ujar Budi.
Menurutnya, wisatawan cenderung menerima tarif apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Kebersihan kawasan, keamanan, keteraturan parkir, kenyamanan fasilitas hingga kepastian harga menjadi bagian dari pengalaman yang menentukan apakah wisatawan ingin kembali atau justru memberikan penilaian negatif.
Budi melihat hal itu menjadi penting karena Kabupaten Sukabumi memiliki modal wisata yang sangat besar. Karakter geografis Gurilaps, mulai dari gunung, rimba, pantai, laut hingga sungai, menjadi kekuatan yang sulit ditandingi daerah lain.
Namun, potensi alam tersebut harus dibarengi tata kelola yang mampu memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.
“Yang diingat wisatawan bukan hanya pemandangannya, tetapi bagaimana mereka diperlakukan selama berada di Sukabumi. Pengalaman yang baik akan menjadi promosi gratis, sedangkan pelayanan yang buruk akan cepat menyebar dan merusak citra daerah,” katanya.
Karena itu, Budi meminta konsep *Someah* tidak berhenti sebagai nama program. Nilai keramahan tersebut harus terlihat dalam pelayanan sehari-hari, termasuk dari petugas parkir, pedagang, pengelola destinasi, pelaku usaha hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan wisata.
Kepastian tarif juga menjadi bagian penting. Wisatawan harus mengetahui dengan jelas biaya yang harus dibayarkan sejak awal sehingga potensi pungutan tidak resmi maupun perbedaan tarif dapat ditekan.
Di sisi lain, DPRD menilai pembenahan pariwisata membutuhkan kerja lintas sektor. Pengelolaan destinasi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Infrastruktur, transportasi, perparkiran, perpajakan, perizinan, kebersihan dan keamanan harus berjalan dalam satu arah.
Budi menyebut sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar pembenahan kawasan wisata tidak berjalan parsial. Dengan garis pantai sekitar 117 kilometer serta kekayaan alam yang dimiliki, Kabupaten Sukabumi memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan Jawa Barat.
Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong Program Parkir Wisata Someah menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pariwisata secara lebih luas.
Ukuran keberhasilannya, kata Budi, bukan sekadar berapa besar tarif parkir yang terkumpul, tetapi sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, membuat wisatawan merasa nyaman, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. (kio)
