LITERASI MEDIA – Setiap pemimpin memiliki karakter, kita akan mengedepankan musyawarah. Saya akan mengedepankan isu paling strategis untuk kepentingan masyarakat.
Demikian penegasan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang membahas Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Kesbangpol pada Selasa (29/4/2025), dan dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Yudi Yustiawan, perwakilan unsur Forkopimda, serta lembaga dan SKPD mitra Kesbangpol.
Ayep Zaki menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya kebersihan, perbaikan jalan, pedestrian, drainase, penerangan jalan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai isu strategis.
“Ada 19 janji politik yang harus kami tunaikan. Selain itu, ada program tambahan seperti BPJS ketenagakerjaan untuk 23.000 warga dan perluasan BPJS kesehatan bagi keluarga rentan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan program padat karya yang dirancang untuk stabilisasi perekonomian masyarakat. “Program ini dirancang langsung oleh pemkot untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran. Kami mengalokasikan sisa anggaran sebesar Rp5,6 miliar khusus untuk perbaikan infrastruktur di lingkungan yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Mengenai peran Kesbangpol, Wali Kota Sukabumi menyatakan bahwa lembaga ini memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas Kota Sukabumi, baik di bidang sosial, agama, budaya, maupun politik.
“Kami memiliki banyak program untuk mendukung keamanan dan stabilitas. Sebagai pimpinan, saya selalu menjalin kerja sama yang baik dengan Kepolisian dan TNI berdasarkan konstitusi. Fokus kami adalah pro pada pembangunan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tim Percepatan Peningkatan PAD.
“Kami menargetkan minimal Rp500 miliar dan sudah bisa terlihat progresnya pada Agustus nanti. Setelah itu, kami akan melakukan breakdown lebih detail,” papar H. Ayep Zaki.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi poin penting yang ditekankan Wali Kota. “Untuk tahun ini, kami mengejar target PAD Rp500 miliar dan akan transparan dalam penggunaannya. Ini semua demi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. “Negara tidak meminta uang dari pengusaha, tetapi menitipkan agar konsumen membayar pajak yang kemudian diserahkan kepada negara. Ini penting untuk menertibkan anggaran,” jelasnya.
Di sektor retribusi, pemerintah kota telah mengambil langkah tegas dengan menutup 41 reklame yang tidak memiliki izin. “Kami memberikan waktu 30 hari untuk pemilik reklame melunasi pajaknya. Jika tidak, kami akan mengambil alih aset tersebut,” tegas Ayep Zaki.
Ia juga menyinggung pentingnya sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai bagian dari penegakan aturan. “Sekarang waktunya kita mengedepankan konstitusi,” tandasnya. (***)
Editor : Nuria Ariawan
