LITERASI MEDIA – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Ketua RT/RW se-Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Selasa (2/6).
Aksi yang diberi tajuk “Aksi 2.6.26” tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi para pengurus lingkungan terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu mendesak agar Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, merealisasikan janji politiknya terkait dana abadi yang hingga kini dinilai belum ditepati, serta menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai menyinggung para pengurus RT/RW.
Sebelum aksi dimulai, perwakilan Forum RT-RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, telah menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat tingkat RT dan RW untuk hadir guna memperjuangkan aspirasinya langsung kepada pemimpin kita,” ujar pria yang akrab disapa Levi tersebut sebelum aksi berlangsung.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai penyampaian orasi dari sejumlah perwakilan peserta. Massa menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan hasil aspirasi yang berkembang di tingkat masyarakat dan pengurus lingkungan.
Tidak hanya ditujukan kepada Pemkot Sukabumi, peserta aksi juga meminta DPRD Kota Sukabumi untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Mereka berharap lembaga legislatif dapat berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah peserta juga mendorong DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusional yang dimiliki apabila diperlukan guna mendalami berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur terkait. Massa berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan serta program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
