LITERASI MEDIA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi mengambil langkah proaktif untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan daerah berbasis pada data yang akurat.
Melalui penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Bappeda menargetkan integrasi data sektoral tuntas pada tahun 2026.
Langkah ini dipertegas dalam rapat koordinasi teknis yang digelar Bappeda bersama Diskominfo dan BPS Kota Sukabumi, pada Senin (13/1).
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menegaskan bahwa visi besar Bappeda adalah menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Meski komitmen kepemimpinan (Data Leadership) sudah meraih skor sempurna 100, Bappeda fokus membenahi sisi teknis penyelenggaraan yang masih di angka 40,03.
”Tugas kami di Bappeda adalah memastikan setiap angka yang masuk benar-benar valid. Kami menuntut kedisiplinan dari setiap produsen data (SKPD) untuk mengirimkan dataset sesuai jadwal. Tanpa data yang sinkron, perencanaan pembangunan tidak akan optimal,” ujar Asep.
Bappeda juga menempatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pilar utama integrasi. Fokusnya adalah menyatukan indikator sosial ekonomi agar perencanaan anggaran di masa depan lebih presisi.
Selain itu, Bappeda melakukan kurasi ketat terhadap indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Dari ratusan indikator global, Bappeda telah memetakan 130 indikator prioritas yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih data.
”Kita tidak ingin redundansi. Bappeda ingin membangun budaya kerja di mana setiap data memiliki definisi operasional yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Nenden.
Bappeda akan mengawal empat aspek krusial dalam sisa waktu menuju target 2026, diantaranya Standar Geospasial: Memastikan data keruangan terintegrasi. Kemudian Interoperabilitas: Metadata yang terstandardisasi agar antar-sistem bisa saling “berbicara”.
Selanjutnya, Data SPM: Memastikan Standar Pelayanan Minimum masyarakat terpantau real-time. Terakhir, Analisis Sektor Keuangan: Memperkuat data perpajakan (tax ratio) untuk kemandirian fiskal daerah.
Melalui koordinasi intensif ini, Bappeda Kota Sukabumi optimis SDI bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama bagi kemajuan kota yang berkelanjutan.
