LITERASI MEDIA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar di Balai Kota Sukabumi, Selasa (27/10).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk merumuskan langkah strategis dalam mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Mengusung tema penguatan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi daerah, pertemuan tersebut menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan upaya pengendalian inflasi.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian.
“Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Sukabumi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah konkret turut dibahas, di antaranya pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin di pasar tradisional, penguatan jalur distribusi dari produsen hingga konsumen, serta antisipasi terhadap potensi peningkatan permintaan pada periode tertentu.
Selain itu, komunikasi yang cepat dan akurat dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai harga dan ketersediaan barang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan ketidakpastian informasi yang berpotensi memengaruhi perilaku pasar.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, menjelaskan bahwa High Level Meeting merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, serta berbagai pihak terkait.
“Perlu kerja sama yang erat antar pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau,” katanya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, TPID Kota Sukabumi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas langkah pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
