Fraksi Partai NasDem Dukung Pilkada Dipilih DPRD

- Penulis

Selasa, 30 Desember 2025 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASI MEDIA – Fraksi NasDem di DPR mendukung usulan Golkar agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Ketua Fraksi NasDem di DPR, Viktor Laiskodat, mengatakan pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, maupun nilai-nilai Pancasila.

Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” kata Viktor seperti dikutip dari situs resmi Fraksi NasDem DPR, Selasa (30/12).

Dia menjelaskan, konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Sehingga, mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Reses di Sagaranten

Menurut dia, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.

“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” ujarnya.

Dia memandang, demokrasi tidak boleh semata dimaknai sebagai prosedur memilih. Namun, juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas.

Baca Juga :  Waspada! Peningkatan Aktivitas Sesar Lembang dan Rentetan Gempa, Ini Kata BMKG

Menurut Viktor, gagasan pilkada melalui DPRD sejalan dengan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dia mengingatkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi. Sebab, tuntutan integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

Sumber Berita: CNN Indonesia

Berita Terkait

Polemik Dana Abadi Rp10 Juta per RT, Agus Samsul Singgung Janji Politik Tak Matang
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 25 Mei 2026, Waspada Hujan Lebat Siang Hari
Di Tengah Arus Digital, Iman Adinugraha Ingatkan Generasi Muda dan Warga Pentingnya Menjaga Nilai Kebangsaan
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 Mei 2026, Hujan Ringan di Siang Hari
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 16 Mei 2026, Waspada Hujan di Siang Hari!
Kasus Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun, Eks Mendikbudristek Dituntut 18 Tahun Penjara
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 15 Mei 2026: Sukabumi Potensi Hujan Siang Hari
Bahlil Tegaskan LPG 3 Kg Tetap Stabil, Soroti Permainan Harga di Lapangan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 12:17 WIB

Polemik Dana Abadi Rp10 Juta per RT, Agus Samsul Singgung Janji Politik Tak Matang

Senin, 18 Mei 2026 - 21:26 WIB

Di Tengah Arus Digital, Iman Adinugraha Ingatkan Generasi Muda dan Warga Pentingnya Menjaga Nilai Kebangsaan

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:29 WIB

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 Mei 2026, Hujan Ringan di Siang Hari

Sabtu, 16 Mei 2026 - 08:16 WIB

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 16 Mei 2026, Waspada Hujan di Siang Hari!

Jumat, 15 Mei 2026 - 13:00 WIB

Kasus Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun, Eks Mendikbudristek Dituntut 18 Tahun Penjara

Berita Terbaru