Fraksi Partai NasDem Dukung Pilkada Dipilih DPRD

- Penulis

Selasa, 30 Desember 2025 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LITERASI MEDIA – Fraksi NasDem di DPR mendukung usulan Golkar agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Ketua Fraksi NasDem di DPR, Viktor Laiskodat, mengatakan pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, maupun nilai-nilai Pancasila.

Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” kata Viktor seperti dikutip dari situs resmi Fraksi NasDem DPR, Selasa (30/12).

Dia menjelaskan, konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Sehingga, mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional

Baca Juga :  Sekda dan Ketua DPRD Kota Sukabumi Tanggapi Tuntutan GMNI Soal TKPP

Menurut dia, perubahan mekanisme Pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.

“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” ujarnya.

Dia memandang, demokrasi tidak boleh semata dimaknai sebagai prosedur memilih. Namun, juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas.

Baca Juga :  DPC Demokrat Sukabumi Raih Penghargaan DPC Terbaik Tipe A dari DPD Jawa Barat

Menurut Viktor, gagasan pilkada melalui DPRD sejalan dengan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dia mengingatkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi. Sebab, tuntutan integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

Sumber Berita: CNN Indonesia

Berita Terkait

Iman Adinugraha Bulatkan Dukungan 27 DPC se-Jabar untuk Anton Sukartono Suratto
Dari Istana Presiden untuk Sukabumi, Refleksi Diren Pandimas tentang Semangat Generasi Muda
Jadi Anggota Paskibraka Upacara Istana Dapat Honor dan Bonus? Ini Besarannya
Siap-siap! Pemerintah Bakal Kejar Potensi Pajak dari Pemilik Rumah yang Disewakan
Eks Wakil Kepala BGN ‘Bernyanyi’, Klaim Seret 26 Nama di Kasus Korupsi MBG
DPR-Pemerintah Bahas Insentif untuk Warga Buntut Harga Pertamax Naik
Hamzah Gurnita Nilai Terpilihnya Kembali Hasim Adnan Perkuat Arah Perjuangan PKB Kabupaten Sukabumi
Iman Adinugraha Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 12:55 WIB

Iman Adinugraha Bulatkan Dukungan 27 DPC se-Jabar untuk Anton Sukartono Suratto

Rabu, 19 Agustus 2026 - 16:00 WIB

Dari Istana Presiden untuk Sukabumi, Refleksi Diren Pandimas tentang Semangat Generasi Muda

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:30 WIB

Jadi Anggota Paskibraka Upacara Istana Dapat Honor dan Bonus? Ini Besarannya

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:35 WIB

Siap-siap! Pemerintah Bakal Kejar Potensi Pajak dari Pemilik Rumah yang Disewakan

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:47 WIB

Eks Wakil Kepala BGN ‘Bernyanyi’, Klaim Seret 26 Nama di Kasus Korupsi MBG

Berita Terbaru