LITERASI MEDIA – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, kini telah menunjuk langsung Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdukcapil. Hal ini dilakukan usai Tejo Condro Nugroho yang merupakan Kadisdukcapil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi retribusi pariwisata.
Langkah yang dilakukan ini merupakan respon cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi guna mencegah kekosongan jabatan dan memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap stabil.
Selain itu, penunjukan ini menjadi langkah krusial mengingat Disdukcapil merupakan salah satu dinas dengan beban pelayanan paling vital bagi masyarakat. Setiap hari, ribuan warga bergantung pada layanan dokumen kependudukan, sehingga ketidakpastian di pucuk pimpinan berpotensi menghambat kinerja lapangan.
“Keputusan ini harus diambil tanpa menunggu waktu lama. Stabilitas pelayanan publik lebih penting daripada polemik kasus yang kini sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH). Saya serahkan sepenuhnya proses hukum kepada APH. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ungkap Ayep Zaki kepada awak media, pada Selasa (9/12).
Dengan ditetapkannya Tejo sebagai tersangka bersama seorang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Disporapar, Pemkot Sukabumi perlu memastikan tidak ada ruang kosong dalam struktur kepemimpinan Disdukcapil.
“Penunjukan Plt menjadi solusi cepat untuk menjaga ritme kerja organisasi,” ucapnya.
Reni Rosyida Muthmainnah kini memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan stabilitas internal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan.
“Salah satu tugas awalnya, memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar serta memperkuat pengawasan internal agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Selain pergantian pimpinan, Pemkot Sukabumi juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja dan tata kelola retribusi daerah. Evaluasi ini, disebut penting untuk mencegah kasus serupa terulang dan memastikan pemerintahan berjalan lebih akuntabel.
“Kehadiran Plt ini diharapkan memberikan kepastian bahwa pelayanan tetap berjalan, kendati badai politik dan hukum sedang melanda,” pungkasnya. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
