LITERASI MEDIA – Puluhan warga dari kawasan pesisir Patuguran, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, melangkah bersama menuju Rumah Aspirasi H. Iman Adinugraha, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Mereka datang bukan sekadar bersilaturahmi, melainkan membawa keresahan panjang yang selama ini dipendam warga yang hidup berdampingan dengan PT Indonesia Power UJP JABAR II Palabuhanratu.
Warga yang tergabung dalam Forum Warga Patuguran (Forwapar) itu menyuarakan kegelisahan mereka terkait berbagai program dan bantuan perusahaan yang dinilai tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat terdampak. Bantuan yang sejatinya diperuntukkan bagi warga ring satu, justru diduga dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan masyarakat.
Ironisnya, warga menegaskan bahwa pihak PT Indonesia Power selama ini cukup terbuka dan kooperatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Namun di lapangan, distribusi manfaat kerap tidak tepat sasaran, sehingga memunculkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan di tengah warga.
Kehadiran Forwapar yang dipimpin H. Riky Agus Ramadhan selaku Dewan Pertimbangan forum tersebut disambut langsung oleh H. Iman Adinugraha bersama jajaran timnya. Dialog berlangsung terbuka, hangat, dan sarat dengan curahan persoalan riil yang dihadapi warga.
Riky menjelaskan, Forwapar dibentuk sebagai respons atas kejenuhan masyarakat yang selama ini merasa hanya dijadikan objek oleh oknum tidak bertanggung jawab. Forum ini menjadi wadah resmi untuk menghimpun aspirasi warga terdampak PT Indonesia Power (PLTU), khususnya di Kampung Cipatuguran RW 21, Babakan Anyar RW 20, Neglasari RW 33, dan Kampung Cemara RW 32.
“Selama ini masyarakat hanya dijadikan alat. Program memang atas nama warga, tapi manfaatnya tidak sampai. Karena itu kami sepakat membentuk forum agar bantuan bisa langsung dirasakan masyarakat melalui RW,” ujar Riky.
Ia menegaskan, Forwapar diketuai langsung oleh para ketua RW setempat. Skema ini dipilih agar setiap program dari PT Indonesia Power dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari perantara oknum tertentu.
Tak hanya persoalan sosial, warga juga mengeluhkan abrasi dan banjir rob yang kerap mengancam permukiman pesisir. Menurut Riky, forum tidak ingin solusi yang bersifat tambal sulam, melainkan penanganan jangka panjang yang sekaligus mendorong kemandirian masyarakat.
“Yang kami dorong adalah masyarakat mandiri. Bukan hanya bantuan modal, tetapi pemberdayaan UMKM, pengembangan wisata, dan penataan lingkungan pesisir. Potensinya besar karena berada di kawasan pantai,” jelasnya.
Forwapar pun menginisiasi penanganan abrasi secara alami melalui penanaman pandan laut dan cemara udang yang melibatkan langsung masyarakat. Di sisi lain, forum juga menjalankan berbagai program sosial berbasis kebutuhan warga.
“Kami punya program unggulan. Di RW 21 ada tunjangan imam masjid Rp500 ribu per bulan untuk empat masjid. RW 20 santunan yatim dan jompo Rp2 juta per bulan. RW 32 kas kematian dan santunan yatim jompo Rp3 juta per bulan. RW 33 fokus PAUD, Posyandu, dan guru ngaji Rp3 juta per bulan,” paparnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Iman Adinugraha menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah warga membentuk forum mandiri. Ia menilai forum warga merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara kolektif dan bermartabat.
“Terima kasih sudah datang ke Rumah Aspirasi. Tempat ini memang untuk berdiskusi dan mencari solusi persoalan kemasyarakatan,” ujar Iman.
Iman menegaskan, forum warga harus menjadi pintu utama dalam setiap pembahasan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk komunikasi dengan pihak PLTU.
“Kalau PLTU atau pihak mana pun ingin berdiskusi, harus melalui forum ini. Supaya jelas, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Terkait abrasi, Iman mengaku telah beberapa kali turun langsung ke lokasi saat banjir rob melanda kawasan pesisir Patuguran. Ia menilai penanganan abrasi tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah.
“Kalau hanya dibangun seadanya, nanti rusak lagi. Harus ada solusi berkelanjutan dan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Iman memastikan akan membantu legalisasi Forum Warga Patuguran, sekaligus memberikan dukungan awal untuk memperkuat operasional forum.
“Saya mendukung penuh forum ini. Legalitas akan kita bantu agar forum ini kuat secara hukum dan benar-benar menjadi alat perjuangan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya Forwapar, warga berharap tidak lagi menjadi objek kepentingan segelintir oknum, melainkan tampil sebagai subjek utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak PLTU. (ris)
