LITERASI MEDIA – Upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Diperlukan pula dukungan stabilitas politik yang kuat hingga ke tingkat paling bawah.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai penguatan organisasi politik di tingkat daerah menjadi faktor penting untuk menjaga arah pembangunan tetap konsisten dan berkelanjutan. Konsolidasi organisasi, menurutnya, bukan sekadar aktivitas internal partai, tetapi bagian dari upaya memastikan aspirasi masyarakat terserap dengan baik.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat memiliki beragam tantangan pembangunan. Selain persoalan infrastruktur, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebutuhan penguatan ekonomi kerakyatan, stabilitas harga bahan pokok, hingga perlindungan bagi petani dan pelaku usaha kecil.
Menurut Hamzah, situasi politik yang stabil akan memudahkan lahirnya kebijakan publik yang lebih terarah dan berpihak kepada masyarakat.
“Ketika komunikasi politik berjalan sehat dan organisasi di daerah kuat, proses perumusan kebijakan akan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, struktur organisasi hingga tingkat desa memiliki peran penting dalam menjaring aspirasi warga. Pengurus di tingkat kecamatan dan desa menjadi penghubung awal antara masyarakat dengan pengambil kebijakan di tingkat daerah.
Karena itu, konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat terpetakan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah daerah.
Di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, Hamzah menilai soliditas politik di daerah menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan. Dengan karakter wilayah yang luas dan beragam, Kabupaten Sukabumi membutuhkan pola kepemimpinan yang kolaboratif serta sistem organisasi yang tertata dengan baik.
Ia juga mengingatkan agar para kader politik tidak hanya mengedepankan simbol atau retorika semata, tetapi mampu menunjukkan kerja nyata dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran nyata wakil rakyat. Kita harus mendengar aspirasi warga dan memastikan itu benar-benar diperjuangkan menjadi kebijakan,” pungkasnya. (kio).
