LITERASI MEDIA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap skema anggaran.
Sejumlah pihak menilai, munculnya persoalan di lapangan lebih disebabkan oleh miskomunikasi serta kurangnya edukasi terkait nilai pagu anggaran yang bersifat fluktuatif, khususnya dalam pengadaan bahan makanan.
“Ini mungkin hanya miskomunikasi saja, ditambah kurangnya edukasi ke masyarakat soal anggaran. Apalagi untuk masakan olahan, itu kan sifatnya fluktuatif,” ujar Asisten Lapangan (Aslap) Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Karamat Gunungpuyuh, Muhamad Maulana Azis, kepada literasimedia.com, pada Senin (13/4).
Azis menjelaskan, sebaiknya masyarakat tidak menilai anggaran MBG secara harian, melainkan dihitung dalam periode dua mingguan. Dengan cara tersebut, akan terlihat rata-rata penggunaan anggaran yang lebih akurat.
“Misalnya hari ini Rp8.500, besok bisa Rp11.500, lalu turun lagi. Nanti ketemu rata-ratanya, apakah mencukupi Rp10.000 atau tidak. Kalau kurang, itu jadi silpa yang dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.
Selain soal anggaran, aspek pelayanan juga menjadi sorotan, khususnya pada dapur penyedia makanan. Ditekankan bahwa perbaikan komunikasi dan responsivitas sangat dibutuhkan agar pelaksanaan di lapangan lebih kondusif.
“Karena ini pelayanan, harus mengedepankan service. Jadi harus komunikatif dengan penerima manfaat, sekolah, dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
Dalam praktiknya, koordinasi antar pihak dinilai sangat penting. Di beberapa lokasi, evaluasi rutin bahkan dilakukan setiap bulan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga ahli gizi, akunting, hingga sekolah dan relawan.
Evaluasi tersebut membahas berbagai hal, mulai dari menu makanan, distribusi, hingga penyesuaian dengan jadwal sekolah. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tanpa memberatkan pihak sekolah maupun kader.
“Kalau ada masalah, kita tidak cari siapa yang salah, tapi cari solusi terbaik. Setelah itu baru dievaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan oleh pihak dapur tanpa konfirmasi sebelumnya. Hal ini dinilai dapat memicu gangguan kecil di lapangan.
“Nah untuk itu, komunikasi dua arah dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Tidak hanya dari penyedia layanan, tetapi juga dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” pungkasnya.
Dengan melibatkan banyak pihak, pelaksanaan program MBG memang tidak lepas dari dinamika di lapangan. Namun dengan komunikasi yang baik, evaluasi rutin, serta keterbukaan antar pihak, diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
