LITERASIMEDIA.COM – Ketahanan daerah tidak cukup dibangun melalui pertahanan dan keamanan, tetapi juga membutuhkan infrastruktur yang tangguh, lingkungan terjaga, tata ruang tertib, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai ancaman hibrida, disrupsi teknologi dan potensi bencana relevan dengan tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi.
“Ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata. Ada ancaman bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, sampai ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, ketahanan wilayah harus dibangun melalui perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko. Jalan, jembatan, drainase, irigasi hingga pengelolaan sumber daya air tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu mendukung keselamatan dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Hamzah juga menekankan pentingnya mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi bencana saat musim hujan. Kesiapan infrastruktur, jalur evakuasi, peralatan, dan komunikasi antarinstansi perlu dipastikan sebelum bencana terjadi.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap,” tegasnya.
Ia menilai, upaya tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang terarah, penanganan persoalan lintas sektor akan sulit berjalan optimal.
Selain kebencanaan, Hamzah menyoroti perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Pemerintah dituntut adaptif memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan daerah, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” katanya.
Hamzah berharap semangat TNI bersama rakyat dapat diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjaga lingkungan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana, apakah manfaatnya berkelanjutan dan apakah benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” tandasnya. (kio)
