Ayep Zaki: PDAM dan BUMD Sukabumi Harus Profesional, Bukan Alat Politik

- Penulis

Selasa, 2 September 2025 - 21:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat diwawancarai awak media usai menghadiri hari jadi PDAM TBW Kota ke-50, pada Selasa (2/9). Foto: Boy

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat diwawancarai awak media usai menghadiri hari jadi PDAM TBW Kota ke-50, pada Selasa (2/9). Foto: Boy

LITERASI MEDIA – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, menghadiri peringatan hari jadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi ke-50, pada Selasa (2/9).

Ayep Zaki menegaskan bahwa momentum usia emas PDAM TBW Kota Sukabumi ini harus menjadi titik awal perbaikan dan penguatan tata kelola perusahaan daerah.

“Alhamdulillah di usia ke-50 ini PDAM TBW masih berdiri tegak, belum bangkrut. Ini momentum untuk perbaikan ke depan,” ujar Ayep Zaki kepada awak media.

Dalam kesempatan tersebut, Ayep Zaki menekankan komitmennya untuk menjadikan PDAM bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia merespons aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan dalam aksi demonstrasi pada 1 September kemarin.

Baca Juga :  Ayep Zaki Tarik Gathering Nasional FKDB ke Sukabumi, Dorong UMKM Naik Kelas

“Insya Allah di jajaran PDAM tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme. Tidak ada jabatan-jabatan di PDAM atau Pemkot yang diisi keluarga saya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut korupsi tidak hanya dimaknai sebagai penggelapan uang, melainkan juga ketika perusahaan milik daerah terus mengalami kerugian.

“Kalau sebuah BUMD atau BLUD terus merugi, itu juga bentuk korupsi sistemik. Kerugian tahun 2022, 2023, dan 2024 akumulatifnya mencapai Rp150,02 miliar. Itu harus dihentikan,” paparnya.

Baca Juga :  Periode Januari-Maret, 65 Kali Bencana Alam Terjadi di Kota Sukabumi

Aejak awal 2025, kata Ayep Zaki, pemerintahannya berhasil menekan kerugian perusahaan daerah. Bahkan, hingga Juli 2025, BUMD dan BLUD di Sukabumi mencatat surplus Rp4,4 miliar.

“Insya Allah sampai Desember ini bisa mencapai profit Rp15 miliar. Ini bukti kita menyelamatkan keuangan daerah,” ucapnya.

Ia juga menekankan agar pengelolaan perusahaan daerah tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. Menurutnya, BUMD dan BLUD harus dikelola secara profesional, berintegritas, serta memahami manajemen dan keuangan secara baik.

“Perusahaan daerah ini milik rakyat, maka harus dikelola dengan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan politik,” pungkasnya. (Boy).

Editor : Nuria Ariawan

Berita Terkait

RSUD R. Syamsudin SH Kini Terapkan Validasi Wajah untuk Peserta BPJS Kesehatan
Dibalik PAD Kota Sukabumi, Juru Parkir Masih Menanti Peningkatan Kesejahteraan
Kejar Target Imunisasi, Dinkes Kota Sukabumi Luncurkan Program Gempita
Wali Kota Sukabumi Lantik Puluhan Pejabat, Tekankan Soliditas dan Integritas Birokrasi
Kepala BGN Dicopot, Dugaan Praktik Jual Beli Dapur MBG Diaudit
Tuntut Hak Angket, Massa Aksi 2.6.26 Coret Tembok DPRD: “Dewan Molor Wae!”
Ratusan RT/RW Kepung Balai Kota Sukabumi, Tagih Realisasi Janji dan Permintaan Maaf
Janjian Tawuran Lewat Medsos, Dua Pelaku Pembacokan di Sukabumi Ditangkap
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 06:51 WIB

RSUD R. Syamsudin SH Kini Terapkan Validasi Wajah untuk Peserta BPJS Kesehatan

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:03 WIB

Dibalik PAD Kota Sukabumi, Juru Parkir Masih Menanti Peningkatan Kesejahteraan

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:06 WIB

Kejar Target Imunisasi, Dinkes Kota Sukabumi Luncurkan Program Gempita

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:18 WIB

Wali Kota Sukabumi Lantik Puluhan Pejabat, Tekankan Soliditas dan Integritas Birokrasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 00:08 WIB

Tuntut Hak Angket, Massa Aksi 2.6.26 Coret Tembok DPRD: “Dewan Molor Wae!”

Berita Terbaru