LITERASIMEDIA.COM – Berkurangnya dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan bagi kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan belanja agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak ikut terpinggirkan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyebut penurunan anggaran tersebut bukan disebabkan melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Dampaknya, APBD Kabupaten Sukabumi mengalami pengurangan hampir Rp7,4 miliar.
“Penurunan kita itu bukan dari PAD yang berasal dari kita, tetapi ada penurunan dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sehingga berimplikasi terhadap penurunan APBD kita. Itu hampir Rp7,4 miliar,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu meninjau kembali alokasi belanja. Program yang dinilai kurang mendesak harus dievaluasi agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih penting.
Bagi DPRD, penyesuaian anggaran bukan sekadar persoalan mengurangi angka belanja, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD 2027, hingga penyampaian nota pengantar Bupati Sukabumi mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Budi menjelaskan, kesepakatan bersama terkait Perubahan APBD telah ditandatangani oleh DPRD dan Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 akan melalui evaluasi Gubernur Jawa Barat sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya.
Di tengah pembahasan anggaran, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penyesuaian struktur organisasi pemerintahan melalui perubahan SOTK. DPRD selanjutnya akan membahas nota pengantar tersebut melalui penyampaian pandangan umum fraksi.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap optimistis meskipun ruang fiskal mengalami penyusutan. Ia menilai keterbatasan anggaran harus disikapi dengan penataan ulang kegiatan, bukan dengan mengendurkan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Asep menegaskan, kegiatan yang kurang mendesak perlu dialihkan untuk mendukung program yang lebih prioritas. Sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi sejumlah bidang yang tetap harus diperhatikan dalam menentukan arah penggunaan anggaran.
“Walaupun dalam APBD perubahan kita bukannya bertambah, malah berkurang dari sebelumnya, saya berharap pemerintah tetap optimistis dan bisa merealokasi kegiatan yang memang kurang prioritas menjadi kegiatan yang prioritas,” ujar Asep.
Penurunan dana bagi hasil tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Di tengah keterbatasan fiskal, tantangannya adalah memastikan penyesuaian belanja tidak mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan mendasar warga. (kio)
