LITERASI MEDIA – Saat itu, ruang rapat paripurna DPRD di Kota Sukabumi tak sekadar menjadi tempat berkumpulnya para pejabat. Ia berubah menjadi ruang pertemuan antara harapan warga dan arah kebijakan pemerintah. Di sanalah, suara-suara dari gang sempit, jalan berlubang, hingga keluhan drainase yang kerap tersumbat, disampaikan dalam forum resmi yang menentukan wajah kota ke depan.
Rapat paripurna yang digelar Kamis (30/4) tersebut mengagendakan penyampaian hasil reses anggota DPRD, sebuah proses yang mungkin terlihat administratif, namun sesungguhnya menjadi jembatan antara realitas di lapangan dengan kebijakan di meja pemerintahan.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa setiap aspirasi yang dihimpun bukan sekadar catatan, melainkan bahan baku utama dalam merancang pembangunan.
“Ini adalah cerminan kebutuhan masyarakat. Apa yang disampaikan akan kami pelajari dan menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Dari berbagai usulan yang masuk, satu benang merah tampak jelas: infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling mendesak. Jalan lingkungan yang rusak, akses kota yang perlu diperbaiki, hingga konektivitas antarwilayah menjadi sorotan utama. Tak hanya itu, persoalan klasik seperti drainase, penerangan jalan, hingga pengelolaan sampah juga terus mengemuka.
Bagi banyak warga, infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah akses menuju pekerjaan, keamanan saat melintas di malam hari, hingga kenyamanan hidup sehari-hari. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam tiga tahun ke depan.
Rencana tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berangkat dari rangkaian proses panjang, mulai dari reses DPRD hingga musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang mengumpulkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.
Namun, pembangunan tidak hanya berbicara soal jalan dan drainase. Pemkot Sukabumi juga menyiapkan penataan kawasan perkantoran agar lebih representatif. Gedung-gedung pemerintahan, termasuk fasilitas DPRD, akan ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang pelayanan publik yang lebih optimal.
Di balik semua rencana itu, ada satu hal yang menjadi kunci: sinergi. Wali Kota menekankan bahwa hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif akan menentukan kecepatan realisasi program.
“Kolaborasi ini penting, tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga dalam membuka peluang sumber pendanaan yang lebih luas,” ungkapnya.
Pada akhirnya, rapat paripurna itu bukan sekadar forum formal. Ia adalah titik temu antara harapan warga dan komitmen pemerintah. Dari ruang itulah, masa depan Kota Sukabumi perlahan dirancang, dimulai dari mendengar, lalu bergerak, dan diharapkan berujung pada perubahan nyata di tengah masyarakat. (Boy)
Editor : Nuria Ariawan
