LITERASI MEDIA- Lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi narapidana kasus korupsi yang diminta Presiden Prabowo Subianto sedang dibicarakan dengan kementerian lain yang terkait. Hal ini diungkap oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.
Menurut Agus, perlu ada pembahasan lintas kementerian untuk rancangan pembangunan karena berkaitan banyak hal.
Dia bilang kementerian yang bakal diajak diskusi yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kemenhub, kata Agus, bakal membangun dermaga. Sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas pendukung dan perumahan pegawai serta Kemenkes akan membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
“Kami dari kementerian akan fokus membangun fasilitas inti lembaga pemasyarakatan. Saat ini penyusunan perencanaan masih berlangsung,” kata Agus di Jakarta, mengutip CNN Kamis (28/8).
Agus mengatakan pembangunan lapas koruptor ini tak bisa dilakukan dalam setahun. Namun dia menyebut kemungkinan tahun ini bakal mengajukan anggaran untuk studi kelayakan.
Pada 2026 dia berharap Kemenkeu bisa mendapatkan mengalokasikan anggaran kepada para kementerian terkait untuk mulai pembangunan secara bertahap.
Dia mengungkap alokasi anggaran untuk pembangunan lapas koruptor ini sebesar Rp4 triliun.
Prabowo pada Maret lalu mengatakan ingin membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan keamanan sangat ketat. Dia mengungkap ada tiga lokasi potensial, yakni di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan.
“Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh, di tempat terpencil, supaya mereka gak bisa keluar malam hari. Kita cari pulau jadi kalau mereka mau keluar biar ketemu hiu,” kata Prabowo.(cipa)
